Taliban Cari Email Pejabat Pemerintahan Dulu, Google Kunci Akun, Khawatir Ada Jejak Digital
Google mengunci sejumlah akun email pemerintah Afghanistan untuk sementara karena khawatir ada jejak digital dari eks pejabat dan mitra internasional.
Penulis: Ika Nur Cahyani
Editor: Daryono
TRIBUNNEWS.COM - Google mengunci sejumlah akun email pemerintah Afghanistan untuk sementara karena khawatir ada jejak digital dari eks pejabat dan mitra internasional mereka, jelas seorang sumber.
Sejak Taliban mengambil alih pemerintahan yang didukung AS, muncul laporan bahwa database Afghanistan dan biometrik dapat dieksploitasi oleh penguasa baru untuk memburu musuh-musuh mereka.
Dalam pernyataannya pada Jumat (3/9/2021), Google Alphabet Inc (GOOGL.O) mengatakan bahwa perusahaan sedang memantau situasi Afghanistan.
Dengan itu, Google mengaku telah mengambil tindakan sementara untuk mengamankan akun email yang relevan.
Baca juga: Proses Evakuasi WNI dari Afghanistan Rumit, Taliban Kawal dari KBRI Hingga Bandara Kabul
Baca juga: Taliban Klaim Sukses Taklukkan Pejuang Panjshir dan Kuasai Seluruh Afghanistan
Seorang pegawai dari pemerintahan Afghanistan sebelumnya mengatakan kepada Reuters, bahwa Taliban sedang berusaha mendapatkan akun email para eks pejabat.
Akhir bulan lalu, pegawai ini mengaku Taliban memintanya untuk menyimpan data yang disimpan di server kementerian tempat dia bekerja.
"Jika saya melakukannya, maka mereka akan mendapatkan akses ke data dan komunikasi resmi dari kepemimpinan kementerian sebelumnya," kata karyawan itu.
Pegawai itu memilih tidak mematuhi permintaan Taliban hingga akhirnya bersembunyi.
Reuters tidak menyertakan identitas pria ini maupun kementeriannya atas alasan keselamatan.
Catatan pertukaran surat yang tersedia untuk umum menunjukkan bahwa sekitar dua lusin badan pemerintah Afghanistan menggunakan server Google untuk email resmi.
Diantaranya termasuk email resmi dari Kementerian Keuangan, industri, pendidikan, dan pertambangan.
Bahkan kantor kepresidenan Afghanistan juga menggunakan layanan Google.
Sumber data dan email pemerintah berisi informasi tentang pegawai pemerintahan sebelumnya, mantan menteri, kontraktor pemerintah, sekutu, hingga mitra asing.
"Ini akan memberikan banyak informasi yang nyata," kata Chad Anderson, peneliti keamanan di perusahaan intelijen internet DomainTools yang mengidentifikasi email-email yang digunakan kementerian di Afghanistan.
