TRIBUNNEWS.COM - Google untuk sementara memblokir sejumlah akun email pemerintahan Afghanistan dengan semakin meningkatnya kekhawatiran dengan banyaknya berkas-berkas digital yang ditinggalkan mantan pejabat dan mitra sekutunya.

Dilansir dari Al Jazeera, sejumlah laporan menyebutkan bagaimana data-data biometric dan penggajian digunakan Taliban untuk mengejar musuh-musuhnya, setelah mereka mengambil alih kekuasaan.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat (3/9/2021) lalu, Google Alphabet Inc tidak mengkonfirmasi bahwa akun pemerintah Afghanistan sedang diblokir.

Google hanya mengatakan bahwa perusahaan sedang memantau situasi di Afghanistan dan "engambil tindakan sementara untuk mengamankan akun yang relevan.

Seorang pegawai dari pemerintahan terguling mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa Taliban sedang berusaha untuk mendapatkan email-email mantan pejabat.

Baca juga: Taliban Cari Email Pejabat Pemerintahan Dulu, Google Kunci Akun, Khawatir Ada Jejak Digital

Baca juga: Ahmad Massoud Turuti Usul Ulama Agar Berunding, Dengan Syarat Taliban Setop Menyerang Panjshir

Akhir bulan lalu, karyawan tersebut mengatakan bahwa Taliban telah memintanya untuk menyimpan data yang disimpan di server kementerian tempat dia bekerja dulu.

“Jika saya melakukannya, maka mereka akan mendapatkan akses ke data dan komunikasi resmi dari kepemimpinan kementerian sebelumnya,” kata karyawan itu.

Karyawan itu mengatakan dia tidak mematuhi  perintah Taliban itu dan sejak itu ia bersembunyi.

Kantor berita Reuters tidak mengidentifikasi pria itu atau mantan kementeriannya karena mengkhawatirkan keselamatannya.

Catatan penggunaan surat elektronik yang bisa dilihat umum menunjukkan bahwa puluhan lembaga pemerintah Afghanistan menggunakan server Google untuk menangani email resmi.

Baca juga: Taliban Dikabarkan Datangi Rumah ke Rumah, Cari Warga Amerika di Afghanistan

Baca juga: Rusia Masih Anggap Taliban Sebagai Kelompok Teroris, Vladimir Putin: Hati-hati Jalin Hubungan

Di antara lembaga-lembaga itu adalah kementerian keuangan, industri, pendidikan tinggi, dan pertambangan.

Catatan itu juga menyebutkan bahwa kantor protokol kepresidenan Afghanistan dan pemerintahan daerah juga menggunakan Google.

Pangkalan data dan email pemerintah dapat memberikan informasi tentang pegawai pemerintahan sebelumnya, mantan menteri, kontraktor pemerintah, sekutu suku, dan mitra asing.

“Ini akan memberikan banyak informasi yang nyata,” kata Chad Anderson, seorang peneliti keamanan dari perusahaan intelijen internet DomainTools, yang membantu Reuters mengidentifikasi kementerian dan platform emailnya.

“Bahkan memiliki daftar karyawan di Google Sheet saja bisa menjadi masalah besar,” katanya, mengutip laporan pembalasan terhadap pegawai pemerintah.

Baca juga: Indonesia akan Gunakan Mesin Diplomasi untuk Melihat Sikap Negara Lain terhadap Taliban

Anderson mengatakan upaya Taliban untuk mengendalikan infrastruktur digital yang dibangun AS patut diperhatikan.

“Intelijen yang diambil dari infrastruktur itumungkin jauh lebih berharga bagi pemerintah baru daripada helikopter tua,” katanya. (Tribunnews.com/Aljazeera/Hasanah Samhudi)