Menteri Menjalankan Syariat Islam

Sebelumnya pada Selasa, sebuah pernyataan yang dikaitkan dengan Pemimpin Tertinggi Taliban, Mawlawi Hibatullah Akhundzada mengatakan kepada pemerintah baru untuk menegakkan Hukum Syariah.

Menurut pernyataan yang dirilis dalam Bahasa Inggris itu, Taliban mengaku ingin menjalin hubungan sehat dengan negara tetangga dan negara lainnya.

Taliban, dalam pernyataannya, berjanji akan menghormati hukum dan perjanjian internasional "yang tidak bertentangan dengan Islam, hukum, dan nilai kebangsaan negara".

Perdana Menteri Afghanistan sementara yang baru, Hassan Akhund merupakan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Afghanistan dari tahun 1996-2001.

Hassan Akhund merupakan sosok yang berpengaruh dari sisi gerakan agama.

Penunjukannya dipandang sebagai kompromi, setelah laporan baru-baru ini tentang pertikaian antara beberapa tokoh Taliban yang relatif moderat dan rekan-rekan garis keras mereka.

Baca juga: Aturan Taliban Soal Pembagian Gender Di Ruang Kelas Sekolah Di Afghanistan Tuai Pro dan Kontra

Baca juga: WHO: Ratusan Pusat Kesehatan di Afghanistan Terancam Ditutup

Seorang tokoh senior Taliban mencoba menerangkan saat ditanya alasan tidak ada wanita dalam pemerintahan baru Afghanistan.

Pejabat Taliban itu mengatakan bahwa penyusunan kabinet memang belum selesai.

Meski Taliban mengklaim telah mengendalikan Afghanistan secara penuh, pejuang anti-Taliban di Lembah Panjshir (NRF) menyebut pengumuman kabinet itu ilegal.

Kelompok Taliban kembali menguasai Afghanistan setelah serangan besar-besaran tiga pekan yang lalu.

Kebangkitan militan ini bersamaan dengan penarikan pasukan asing, menandai berakhirnya Perang Afghanistan selama 20 tahun di bawah pimpinan AS.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)