TRIBUNNEWS.COM - Taliban telah mengumumkan pemerintahan sementara yang semuanya laki-laki, termasuk seorang menteri dalam negeri yang dicari oleh FBI, The Guardian melaporkan.

Kepemimpinan yang diresmikan pada hari Selasa (7/9/2021) itu diambil seluruhnya dari jajaran Taliban.

Selain itu, banyak dari tokoh senior pemerintahannya ada dalam daftar sanksi PBB.

Hal itu dapat memperumit upaya Taliban dalam mendapatkan pengakuan internasional.

Selasa malam, juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan:

"Kami mencatat daftar nama yang diumumkan secara eksklusif yang terdiri dari individu yang menjadi anggota Taliban atau rekan dekat mereka dan tidak ada wanita."

"Kami juga prihatin dengan afiliasi dan rekam jejak beberapa individu."

"Kami memahami bahwa Taliban telah menyebut susunan ini sebagai kabinet sementara."

"Namun, kami akan menilai Taliban dengan tindakannya, bukan kata-katanya."

Baca juga: Aturan Taliban Soal Pembagian Gender Di Ruang Kelas Sekolah Di Afghanistan Tuai Pro dan Kontra

Baca juga: Aturan Taliban Soal Pembagian Gender Di Ruang Kelas Sekolah Di Afghanistan Tuai Pro dan Kontra

Afghanistan akan sekali lagi secara resmi dikenal sebagai emirat Islam, seperti di bawah kekuasaan Taliban pada 1990-an, sebelum pasukan AS menginvasi.

Taliban juga telah membawa kembali kementerian untuk mempromosikan kebajikan dan pencegahan kejahatan.

Badan itu merupakan salah satu lembaga yang paling dibenci ketika mereka terakhir kali menguasai Afghanistan.

Fungsi utamanya adalah untuk mengawasi interpretasi ekstrem Taliban terhadap hukum Islam.

Pemimpinnya, Hibatullah Akhundzada, akan menjadi pemimpin tertinggi.

Perdana menterinya adalah Mullah Mohammad Hassan Akhund, salah satu anggota pendiri kelompok yang dekat dengan pemimpin aslinya, Mullah Mohammed Omar.

Mullah Mohammad Hassan Akhund memiliki eksposur internasional yang jauh lebih sedikit daripada para pemimpin senior Taliban lainnya.

Tetapi sebagai kepala dewan kepemimpinan kelompok yang kuat, dia adalah salah satu anggota yang paling berpengaruh.

Putra Mullah Omar, Mullah Yaqoob akan menjadi menteri pertahanan.

Menteri dalam negeri dipegang Sirajuddin Haqqani, yang ada dalam daftar buronan FBI dengan hadiah $ 5 juta.

Baca juga: Taliban: Dulu melarang internet dan hancurkan pesawat televisi dan kamera, sekarang sangat aktif manfaatkan media sosial

Baca juga: Taliban Sebut Pimpinan Kelompok Panjshir Kabur, Kini Ada di Turki

Dalam pernyataan pertamanya sejak Taliban merebut kekuasaan bulan lalu, Akhundzada mengatakan para penguasa baru Afghanistan berkomitmen pada semua hukum internasional, perjanjian dan komitmen yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

"Di masa depan, semua urusan pemerintahan dan kehidupan di Afghanistan akan diatur oleh hukum Syariah yang suci," katanya.

Kabinet baru juga sangat didominasi oleh kelompok etnis Pashtun yang membentuk basis kekuatan asli Taliban tetapi yang hanya membentuk sekitar 40% dari populasi Afghanistan.

Hanya tiga orang yang tampaknya berasal dari kelompok etnis lain.

Hal itu diungkapkan oleh juru bicara pemerintah, Zabihullah Mujahid.

Ditanya tentang kurangnya inklusivitas, Zabihullah Mujahid hanya bisa menawarkan janji-janji samar.

"Beberapa kementerian dan deputi dan banyak posisi teratas yang tersisa."

"Kami akan mencoba memasukkan orang-orang dari seluruh negeri ke dalamnya."

"Ini bukan kabinet permanen dan kami akan mencoba membuatnya lebih inklusif," katanya.

Soal janji-janji perubahan Taliban lainnya, termasuk penghormatan terhadap kebebasan media, Mujahid mengatakan orang-orang tidak boleh memprotes karena negara "baru keluar dari krisis."

Belum ada tanggapan langsung terhadap pemerintah baru ini dari negara-negara yang telah membiayai Afghanistan di masa lalu.

Mengingat, negara-negara itu harus terlibat dengan kepemimpinan yang didominasi oleh tokoh-tokoh yang ada dalam daftar sanksi PBB untuk kegiatan teroris.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

Berita lainnya seputar Konflik di Afghanistan