Mantan PM Malaysia Najib Razak Ditawari Jabatan Penasihat Ekonomi, Upaya Ismail Pertahankan Dukungan
Mantan perdana menteri Malaysia yang dilanda skandal korupsi, Najib Razak, dikabarkan ditawari peran sebagai penasihat pemerintah di bidang ekonomi
Penulis: Tiara Shelavie
Editor: Arif Fajar Nasucha
TRIBUNNEWS.COM - Mantan perdana menteri Malaysia yang dilanda skandal korupsi, Najib Razak, dikabarkan ditawari peran sebagai penasihat pemerintah di bidang ekonomi, kata sumber yang diperoleh The Straits Times.
Langkah ini direncanakan PM Ismail Sabri Yaakob yang berusaha mempertahankan mayoritas tipisnya menjelang sidang Parlemen minggu depan.
Terlepas dari tuduhan korupsi terkait transaksi kontroversial 1Malaysia Development Berhad, Najib tetap berpengaruh dalam UMNO.
Dukungannya dapat terbukti penting bagi Ismail, yang berupaya mencapai perjanjian kepercayaan dan pasokan (CSA) dengan oposisi.
CSA melibatkan anggota parlemen oposisi yang mendukung pemerintah dalam mosi kepercayaan, baik dengan memberikan suara mendukung atau abstain.
Ismail dilantik pada 21 Agustus lalu dan memimpin pemerintahan yang hanya memiliki 114 anggota dari 222 kursi Parlemen, di mana dua kursi kosong.
Baca juga: Kasus Covid-19 Turun, Tingkat Mobilitas Masyarakat RI Lebih Rendah dari Malaysia dan Vietnam
Baca juga: Singapura Sumbang 100.000 Vaksin Pfizer ke Johor Malaysia
Jika empat anggota parlemen menolak memberikan suara mendukung mosi pemerintah di Parlemen, Ismail akan menghadapi keraguan atas legitimasi pemerintahannya, yang mungkin harus beroperasi sebagai pemerintahan minoritas.
Ditawarinya Najib dalam posisi di pemerintahan secara luas dipandang sebagai upaya untuk menopang dukungan.
Pemerintahan Ismail terdiri dari partai dan anggota parlemen yang sama yang gagal untuk bersatu selama lebih dari 18 bulan dalam pemerintahan Muhyiddin Yassin.
Sebelumnya pada Sabtu lalu, Ismail menunjuk Muhyiddin Yassin, pendahulunya, sebagai kepala Dewan Pemulihan Nasional Covid-19, posisi dengan hak istimewa menteri.
Muhyiddin mengepalai koalisi Perikatan Nasional yang memasok pemerintah dengan hampir setengah anggota parlemennya.
Pada hari Selasa (7/9/2021), Ismail bertemu dengan Najib, yang secara bersamaan mengajukan banding atas hukumannya saat melawan tuduhan korupsi lainnya.
Beberapa sumber mengatakan kepada The Straits Times bahwa Najib ditawari peran penasihat dengan status menteri.
Penunjukan dapat diumumkan dalam beberapa hari ke depan jika kedua belah pihak sepakat.
