Mantan PM Malaysia Najib Razak Ditawari Jabatan Penasihat Ekonomi, Upaya Ismail Pertahankan Dukungan
Mantan perdana menteri Malaysia yang dilanda skandal korupsi, Najib Razak, dikabarkan ditawari peran sebagai penasihat pemerintah di bidang ekonomi
Penulis: Tiara Shelavie
Editor: Arif Fajar Nasucha
"Dalam pertemuan selama satu jam tersebut, kami membahas tantangan ekonomi domestik dan eksternal serta strategi menghadapi pandemi Covid-19," kata Ismail.
"Datuk Seri Najib berkomitmen untuk menyumbangkan tenaga, waktu, dan gagasan bersama sebagai satu tim untuk keluarga tercinta Malaysia."
Mantan Presiden UMNO Najib juga mengatakan pada hari Kamis:
"Waktunya telah tiba untuk menyelesaikan masalah ..."
"Saya telah meluangkan waktu untuk menguraikan berbagai saran, langkah dan pendekatan untuk mengatasi Covid-19, meningkatkan kepercayaan publik dan investor serta memulihkan ekonomi dan kemakmuran rakyat."
"Saya sangat yakin dan percaya pendekatan yang saya rekomendasikan ini realistis, akan membuahkan hasil, dan mudah diterapkan dalam waktu dekat ... Insya Allah akan mendapatkan restu dari PM (Ismail) dan Kabinet akan segera dilaksanakan."
Beberapa laporan memang berspekulasi bahwa Ismail akan menunjuk Najib sebagai penasihat ekonomi pribadinya.
Namun opsi lain adalah menunjuknya sebagai penasihat entitas yang dikendalikan negara, seperti perusahaan minyak nasional Petronas atau manajer dana Permodalan Nasional.
Najib menjabat sebagai perdana menteri dari 2009 sampai kekuasaan enam dasawarsa Umno yang tidak terputus yang secara mengejutkan berakhir pada pemilihan 2018.
Ia juga pernah menjadi menteri keuangan.
"Ini akan memberikan Najib peran berpengaruh dalam pemerintahan saat ini dan merehabilitasi statusnya," kata seorang sumber yang mengetahui diskusi tersebut.
Ada pula kabar pencalonan Sekjen UMNO Ahmad Maslan sebagai wakil ketua DPR, meski juga terlibat kasus tuduhan korupsi.
Pemerintahan Ismail dalam beberapa hari terakhir menolak perlunya mosi kepercayaan di Parlemen meskipun Raja Abdullah Ahmad Shah telah memutuskan demikian bulan lalu.
Meskipun Perdana Menteri adalah wakil presiden UMNO, 38 anggota parlemen partai tersebut secara umum dibagi antara mereka yang diberikan posisi penting oleh presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Muhyiddin, dan mereka yang disebut "klaster pengadilan".