Surat itu menyatakan bahwa perdana menteri memecat jaksa Claude karena "kesalahan administrasi yang serius" tanpa menjelaskan secara rinci.

Dalam surat terpisah yang tertanggal 14 September, dia menunjuk Frantz Louis Juste untuk jabatan tersebut.

Belum jelas apakah perintah itu sah, karena konstitusi Haiti 1987 mengamanatkan bahwa jaksa hanya dapat diangkat atau dipecat oleh presiden, posisi yang masih kosong.

Tudingan Kepada PM Henry

Jaksa Claude sebelumnya mengundang PM Henry pada Jumat untuk membahas panggilan telepon dengan tersangka.

Perlu diketahui, jaksa sebenarnya hanya bisa memanggil perdana menteri atas perintah presiden, namun Haiti belum memiliki presiden.

Kantor Perlindungan Warga Haiti pada Sabtu lalu menuntut Henry mundur dan menyerahkan dirinya ke sistem peradilan.

Henry pun menanggapi hal ini dengan menulis cuitan, "tidak ada gangguan, undangan, panggilan, manuver, ancaman, atau tindakan barisan belakang" yang akan mengalihkan perhatiannya dari pekerjaannya.

Baca juga: Intelijen AS: Afghanistan Bukan Ancaman Utama Teroris Internasional Bagi Amerika Serikat

Baca juga: Sprinter Asal Afrika Barat Pereira Semedo Dilamar Kekasihnya di Arena Paralimpiade Tokyo Jepang

Perdana Menteri pada Sabtu mengumumkan bahwa kekuatan politik utama Haiti telah mencapai kesepakatan membentuk pemerintahan transisi sampai diadakan pilpres dan referendum.

Perjanjian tersebut membentuk Dewan Menteri di bawah kepemimpinan Henry.

Sebuah majelis konstituante yang terdiri dari 33 anggota yang ditunjuk oleh lembaga dan organisasi masyarakat sipil, memiliki waktu tiga bulan untuk mempersiapkan konstitusi baru.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)