Taliban Bubarkan Kementerian Urusan Perempuan di Afghanistan
Taliban mendirikan sebuah kementerian baru dan bertempat di gedung yang pernah menjadi tempat Kementerian urusan Wanita.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, AFGHANISTAN - Penguasa baru Afghanistan, Taliban mendirikan sebuah kementerian baru dan bertempat di gedung yang pernah menjadi tempat Kementerian urusan Wanita.
Sebuah papan baru dipasang di luar kementerian urusan perempuan dan mengumumkan bahwa itu sekarang adalah "Kementerian Khotbah, Bimbingan, Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan."
Sara Seerat, mantan penasihat di Kementerian Urusan Perempuan Afghanistan, mengatakan penutupan itu merupakan tanda bahwa Taliban tidak ingin menerima perempuan dengan cara apa pun.
“Oleh karena itu, penutupan Kementerian Urusan Perempuan dan ketidakhadiran guru perempuan adalah sebuah indikasi dan tanda di masyarakat bahwa mereka (Taliban) tidak mau menerima perempuan dengan cara apapun."ujar Seerat.
Baca juga: Taliban Mulai Larang Murid Perempuan Melanjutkan Sekolah
Pernyataan dari para pemimpin Taliban sering mencerminkan kesediaan untuk terlibat dengan dunia, membuka ruang publik untuk perempuan dan anak perempuan dan melindungi minoritas Afghanistan.
Hal ini dinilai berbeda dengan di lapangan yang justru malah sebaliknya seperti pembatasan terutama pada perempuan
Dalam periode pertama pemerintahan mereka pada 1990-an, Taliban telah menolak hak anak perempuan dan perempuan untuk pendidikan dan melarang mereka dari kehidupan publik.
Murid Perempuan Dilarang Sekolah
Anak perempuan usia remaja Afghanistan dilarang kembali ke sekolah menengah oleh pemerintah Taliban.
Dilaporkan pada Sabtu (18/9/2021), penguasa baru di negara itu hanya memerintahkan anak laki-laki dan guru laki-laki kembali ke kelas.
Kelompok Islam garis keras menggulingkan pemerintah yang didukung Amerika Serikat (AS) bulan lalu.
Taliban menjanjikan pemerintahan yang lebih lembut daripada pemerintahan represifnya pada 1990-an, ketika sebagian besar perempuan dilarang bersekolah dan bekerja.
Namun diktat dari kementerian pendidikan merupakan langkah terbaru dari pemerintahan baru untuk mengancam hak-hak perempuan, seperti dilansir Straits Times, Sabtu.
"Semua guru dan siswa laki-laki harus kembali berkegiatan di sekolah-sekolah mereka," kata sebuah pernyataan menjelang kelas dimulai kembali pada hari Sabtu.
Baca juga: Milisi Taliban Tembak Mati Ibu Rumah Tangga yang Demo Hak-hak Perempuan