Pernyataan itu, yang dikeluarkan pada Jumat malam, tidak menyebutkan guru atau siswa perempuan.

Sekolah menengah di Afghanistan dengan siswa-siswi yang biasanya berusia antara 13 dan 18, sering dipisahkan berdasarkan jenis kelamin.

Selama pandemi Covid-19, mereka menghadapi penutupan berulang kali dan penutupan permanen sejak Taliban merebut kekuasaan.

Sejak invasi pimpinan AS menggulingkan Taliban tahun 2001, pendidikan anak perempuan mencapai kemajuan signifikan.

Jumlah sekolah menjadi tiga kali lipat, dan tingkat melek huruf murid perempuan hampir dua kali lipat, yang persentasenya mencapai 30 persen dari jumlah seluruh perempuan di Afghanistan.

Namun, perubahan itu sebagian besar terbatas di kota-kota.

PBB menyatakan "sangat khawatir" akan masa depan sekolah perempuan di Afghanistan.

"Sangat penting bahwa semua anak perempuan, termasuk anak perempuan yang lebih tua, dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa penundaan lebih lanjut. Untuk itu, kami membutuhkan guru perempuan untuk melanjutkan mengajar," kata badan anak-anak PBB, UNICEF.

Sekolah dasar telah kembali beroperasi, dengan anak laki-laki dan perempuan kebanyakan duduk di kelas terpisah dan beberapa guru perempuan kembali bekerja.

Rezim baru Taliban juga mengizinkan perempuan untuk kuliah di universitas swasta, meskipun dengan pembatasan ketat pada pakaian dan pergerakan mereka.

Taliban juga dilaporkan menutup kementerian urusan perempuan pemerintah dan menggantinya dengan departemen yang terkenal karena menegakkan doktrin agama yang ketat selama pemerintahan pertamanya.

Ini merupakan pertanda buruk mengerasnya kebijakan Taliban terhadap kaum perempuan.

Di Kabul pada Jumat (17/9/2021), para pekerja terlihat memasang tanda untuk Kementerian Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan di gedung lama Kementerian Urusan Perempuan di ibukota Kabul.

Video yang diunggah ke media sosial memperlihatkan pekerja perempuan dari kementerian melakukan protes di luar setelah kehilangan pekerjaan.