Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida akan membubarkan DPR (parlemen Jepang), Kamis (14/10/202 hari ini.

Pemerintah akan secara resmi memutuskan jadwal pemilihan DPR dan mengumumkan kepada publik.

Pada tanggal 19 Oktober 2021 akan dimulai pemilu nasional dan penghitungan suara pada tanggal 31 Oktober 2021.

"Hari ini terakhir sidang istimewa parlemen Jepang dan akan dibubarkan untuk menyongsong pemilu nasional," papar sumber Tribunnews.com, Kamis (14/10/2021).

Pada saat kampanye pemilihan, kebijakan ekonomi perdana menteri "kapitalisme baru" dan pro serta kontra tindakan terhadap virus corona diperkirakan akan menjadi perdebatan.

Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Partai Komeito akan mengajukan banding atas kemajuan vaksinasi sebagai hasil dari administrasi yang berjalan selama ini.

Partai-partai oposisi seperti Partai Demokrat Konstitusional telah mengkritik sikap perdana menteri sebagai "kelanjutan politik Abe-Suga" dan menyerukan perubahan pemerintahan.

Baca juga: Persiapan Gelombang ke-6 Musim Dingin Jepang, Tokyo Sahkan Anggaran Tambahan 349 Miliar Yen

Pada sidang paripurna DPR sore hari ini, Ketua Tadamori Oshima akan membacakan reskrip pembubaran parlemen dan menyatakan pembubaran.

Dibutuhkan waktu 17 hari dari pembubaran ke penghitungan suara, yang merupakan waktu terpendek setelah Perang Dunia II.

"Kita harus mengambil risiko dan mencari wasit rakyat sesegera mungkin untuk mengambil tindakan terhadap corona dan tindakan ekonomi. Saya ingin menghadapi pemilu dengan tekad yang kuat," kata PM Fumio Kishida saat pertemuan sekretaris jenderal nasional Partai Demokrat Liberal yang diadakan online pada tanggal 13 Oktober 2021.

"Berdasarkan kesepakatan Koalisi LDP-NKP, kami bertanggung jawab penuh atas situasi saat ini dan arah masa depan negara ini," kata Natsuo Yamaguchi, perwakilan Partai Komeito kepada wartawan di Diet (parlemen).

Baca juga: Pertama Kali Dalam 7 Tahun Terakhir Harga Bensin Tertinggi di Jepang

Di sisi lain, Partai Demokrat Konstitusional, Partai Komunis, Partai Demokrat untuk Rakyat, dan Partai Sosial Demokrat tidak mengadakan panitia anggaran pada tanggal 13 Oktober dan mengeluarkan pernyataan protes terhadap penyelenggaraan pemerintah dan partai yang berkuasa.

Atsushi Azumi, ketua Partai Demokrat Konstitusional (oposisi), menyerahkan dokumen kepada Hiroshi Moriyama, ketua Diet, dan meminta pertemuan tinjauan etika politik yang dihadiri oleh Komite Anggaran dan Akira Amari, sekretaris jenderal Partai Demokrat Liberal.

Hal itu kemudian ditolak oleh Moriyama.

Setelah pertemuan, Azumi mengkritik.

"Mereka akan menutupi berbagai hal dan membuat mereka tetap memilih. Distorsi pemerintahan jangka panjang terlihat jelas. Saya ingin meningkatkan jumlah kursi di oposisi dan bertujuan untuk pemilihan yang mengambil mayoritas," kata Azumi.

Sementara itu beasiswa (ke Jepang), belajar gratis di sekolah bahasa Jepang di Jepang, serta upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif melalui aplikasi zoom terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang. Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.