TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan pada hari Rabu (13 Oktober) bahwa pemerintahan Biden akan melanjutkan rencana membuka kembali konsulat AS di Yerusalem, meskipun Israel menentangnya.

Blinken mengulangi janji yang awalnya dia buat beberapa bulan lalu untuk membangun kembali konsulat, yang biasanya menjadi basis untuk menangani masalah diplomatik dengan Palestina.

Tetapi Blinken tidak menetapkan tanggal pembukaan kembali misi Palestinanya di Yerusalem, yang akan membuat hubungan tegang dengan pemerintah baru Israel yang beragam secara ideologis.

“Kami akan melanjutkan proses pembukaan konsulat sebagai bagian dari pendalaman hubungan dengan Palestina,” kata Blinken di Departemen Luar Negeri, seperti dilansir dari Channel News Asia.

Pemerintahan Biden berusaha memperbaiki hubungan dengan Palestina yang rusak parah di bawah kepemimpinan Trump.

Baca juga: KTT Peringatan 60 Tahun GNB, Menlu Retno Singgung Utang Kebebasan Palestina

Baca juga: Palestina Marah karena Umat Yahudi Israel Diizinkan Berdoa di Masjid Al-Aqsa

Konsulat ini sebelumnya ditutup oleh pendahulu Presiden Joe Biden, Donald Trump, pada 2018.

Konsulat itu dimasukkan ke dalam Kedutaan Besar AS yang dipindahkan ke Yerusalem dari Tel Aviv pada tahun 2018 oleh Trump.

Pemerintahan Biden mengatakan akan membuka kembali konsulat, dan kedutaan tetap beroperasi seperti biasa.

Israel menganggap seluruh Yerusalem sebagai ibu kotanya.

Sementara Palestina menginginkan Yerusalem Timur, yang direbut oleh Israel dalam perang 1967 bersama dengan Tepi Barat dan Jalur Gaza, sebagai ibu kota negara nantinya.

Baca juga: Antony Blinken Umumkan Rencana AS untuk Membuka Kembali Konsulat di Yerusalem

Baca juga: Blinken Akan Stop Dukung Saudi di Yaman, Haines Janji Buka Rahasia Pembunuhan Khasoggi  

Blinken berbicara pada konferensi pers Washington dengan Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid dan Uni Emirat Arab Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan yang sedang berkunjung.

Blinken berbicara sebagai tanggapan atas pertanyaan wartawan setelah pertemuan trilateral yang menandai upaya pemerintahan Biden yang merangkul apa yang disebut Kesepakatan Abraham, yang secara luas dilihat sebagai keberhasilan diplomatik bagi Trump.

UEA adalah yang pertama dari empat negara Arab yang menormalkan hubungan dengan Israel. Bahrain, Sudan dan Maroko menyusul kemudian.

Palestina mengatakan mereka merasa dikhianati oleh saudara-saudara mereka di Arab, karena membuat kesepakatan dengan Israel tanpa terlebih dahulu menuntut kemajuan bagi pembentukan negara Palestina.

Beberapa kritikus mengatakan Trump telah mempromosikan pemulihan hubungan Arab dengan Israel sementara mengabaikan aspirasi Palestina untuk membentuk negara.

Baca juga: Blinken Desak ASEAN Ambil Aksi soal Konflik Myanmar, RI Merespon

Baca juga: Menlu AS Antony Blinken Tegaskan China Harus Bekerja Sama Terkait Investigasi Asal-usul Covid-19

Persetujuan Abraham

Pejabat pemerintahan Biden mengatakan Perjanjian Abraham bukanlah pengganti solusi dua negara antara Israel dan Palestina, sebuah prinsip kebijakan AS yang kembali dipegang Biden setelah disisihkan Trump.

Namun para pejabat AS mengatakan saat ini belum tepat untuk mendesak dimulainya kembali pembicaraan damai Israel-Palestina, yang gagal pada tahun 2014.

Washington enggan mengambil tindakan apa pun yang dapat melemahkan pemerintah Israel yang dianggap lebih kooperatif daripada yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu.

Pembukaan kembali konsulat diperkirakan akan memicu ketegangan antara Washington dan sekutu dekatnya di Timur Tengah.

Israel mengatakan akan menentang langkah itu, dengan menegaskan kedaulatannya atas Yerusalem.

Baca juga: PBB Desak Israel Segera Hentikan Pembangunan Permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur

Baca juga: Menlu Palestina Sebut Inti dari Konflik dengan Israel adalah Wilayah Yerusalem

Israel berargumen bahwa pemerintah sayap kanan Perdana Menteri Naftali Bennett akan menjadi tidak stabil dengan adanya pijakan diplomatik bagi Palestina di kota itu.

Blinken menyatakan harapan bahwa normalisasi antara Israel dan negara-negara Arab akan menjadi kekuatan bagi kemajuan antara Israel dan Palestina.

Ia menegaskan kembali dukungan untuk solusi dua negara dan mengatakan kedua belah pihak sama-sama layak untuk hidup dengan aman dan tenteram.

Bin Zayed mendukung Lapid tentang hubungan kedua saat ini. Namun Bin Zayed menegaskan bahwa perdamaian akan terjadi di kawasan itu jika Palestina dan Israel berada dalam “kesepakatan perundingan.”

Lapid menanggapi dengan mengatakan bahwa semua orang berhak atas cara hidup yang layak, dan Israel akan bekerja dengan Otoritas Palestina. Namun ia tidak memerincinya. (Tribunnews.com/CNA/Hasanah Samhudi)