Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Japan Fair Trade Commission (JFTC) atau Komisi Perdagangan Adil Jepang mulai memeriksa ada tidaknya unsur ketidakadilan dalam bisnis sistem di Jepang.

Lembaga ini telah melakukan kuesioner dan wawancara dengan organisasi nasional dan organisasi publik lokal sejak Juni 2021 dengan tujuan untuk menyelidiki apakah persaingan yang adil sedang terjadi.

"Apa yang kami pelajari saat ini dipresentasikan pada pertemuan pertukaran pendapat dengan para ahli yang diadakan pada tanggal 15 Oktober lalu sebagai bagian dari penyelidikan," ungkap sumber Tribunnews.com, Senin (18/10/2021).

Menurut materi tersebut, instansi pemerintah kemungkinan menerima proposal untuk spesifikasi rincian dari vendor tertentu.

"Skala pemerintah daerah kecil, dan sulit bagi staf untuk membuat spesifikasi. Selain itu, ketika mencoba memperkenalkan sistem perusahaan lain, ada kasus di mana pengenalan ditinggalkan karena perusahaan yang ada meminta biaya tinggi untuk migrasi data atau migrasi itu sendiri ditolak," ujarnya.

"Jika Anda tidak menginstal server sebagai satu set, itu tidak akan dikenakan pemeliharaan", atau komentar lain, "Operasi yang stabil tidak dapat dijamin kecuali itu adalah terminal dari pabrikan tertentu".

Ada pula komentar, "Akan dikenakan biaya tambahan jika bukan printer yang ditentukan."

"Itulah beberapa kasus yang muncul dari penyelidikan kami," tambahnya.

Dalam pengadaan sistem, telah ditunjukkan bahwa ada risiko bahwa biaya akan tetap tinggi karena situasi yang disebut "penguncian vendor" yang mempersulit peralihan dari vendor yang ada ke vendor lain.

FTC juga memberikan perhatian khusus pada masalah tersebut.

"Kami juga sedang menyelidiki masalah dari pihak yang memesan, seperti tindakan pedagang yang dapat menyebabkan situasi seperti itu, kekurangan sumber daya manusia khusus, dan sistem pelatihan," katanya.

Baca juga: Hotel di Jepang Sediakan Kamar Khusus Berisi Perangkat Lokomotif

"Meskipun sulit untuk mengamankan sumber daya manusia, penting untuk membangun mekanisme untuk berbagi sumber daya manusia dan pengetahuan melalui kerja sama antara Badan Digital dan pemerintah daerah," kata para ahli.

Ada kasus-kasus di mana upaya para pedagang dibenarkan, seperti upaya penjualan dan perlindungan kekayaan intelektual.

Berdasarkan kasus-kasus yang didengar, JFTC akan mempertimbangkan dan mengumumkan kasus-kasus yang dapat menyebabkan masalah karena secara tidak sah mengecualikan perusahaan lain, dan poin-poin yang harus diperhatikan oleh pihak pemesanan dan perusahaan.

Sementara itu beasiswa (ke Jepang), belajar gratis di sekolah bahasa Jepang di Jepang, serta upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif melalui aplikasi zoom terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang. Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.