TRIBUNNEWS.COM - Menteri Swedia dan Pakistan pada Sabtu (23/10/2021) memperingatkan bahwa Afghanistan akan segera runtuh jika masyarakat internasional tidak cepat bertindak.

Afghanistan jatuh dalam krisis ekonomi dan kemanusiaan setelah kelompok Taliban kembali naik di tampuk kekuasaan.

Pemerintah yang didukung Barat terusir pada Agustus 2021 lalu.

Hal itu memicu penghentian bantuan berupa dana miliaran dolar untuk menyokong ekonomi Afghanistan.

"Negara ini berada di ambang kehancuran dan keruntuhan itu datang lebih cepat dari yang kita duga," kata Menteri Pembangunan Swedia, Per Olsson Fridh, kepada Reuters di Dubai, dikutip dari CNN.

Baca juga: Kenapa Pakistan dan Taliban Saling Bersitegang?

Baca juga: Kabar Pemain Voli Wanita Afghanistan Dipenggal Taliban, Pelatih Membenarkan tapi Keluarga Membantah

Menurut Fridh, kemerosotan ekonomi akan memberikan lingkungan yang mendukung untuk pertumbuhan terorisme di negara itu.

Kendati demikian, katanya, Swedia tidak akan menyalurkan bantuan dana melalui Taliban.

Pihaknya mengaku akan meningkatkan bantuan kemanusiaan melalui kelompok masyarakat sipil Afghanistan.

Sejak Agustus lalu, banyak negara yang menyetop bantuan pembangunan ke Afghanistan tetapi meningkatkan bantuan kemanusiaan.

Taliban hingga kini juga masih belum mendapat pengakuan secara internasional sebagai penguasa baru Afghanistan.

Sementara itu, Menteri Informasi Pakistan, Fawad Chaudhry, mengatakan kepada Reuters bahwa keterlibatan langsung dengan Taliban adalah satu-satunya cara untuk mencegah bencana kemanusiaan.

Dia menyerukan agar aset miliaran dolar Afghanistan yang dibekukan di luar negeri agar dicairkan.

"Apakah kita akan mendorong Afghanistan ke dalam kekacauan atau kita akan mencoba dan menstabilkan negara?" katanya.

Chaudhry menilai keterlibatan global bisa mendorong perlindungan hak asasi manusia dan pembentukan pemerintahan konstitusional yang inklusif.

Pakistan selama 20 tahun kerap dituding mendukung Taliban untuk memerangi pemerintahan yang didukung AS di Kabul.

Namun, tuduhan itu dibantah pemerintah di Islamabad.

Menteri Swedia, Fridh menilai Taliban sejauh ini gagal membuktikan bahwa kelompoknya sudah berubah dari model pemerintahannya di tahun 1996-2001.

Selain itu, menurut Fridh, saat ini kondisinya tidak memungkinkan untuk negara Eropa membuka kembali kedutaan di Kabul.

Namun, saat ini aktivitas diplomatik yang berkaitan dengan Taliban di Afghanistan dan pemerintahan Barat dipindahkan ke Doha, Qatar.

Sementara itu, Chaudhry mengatakan sudah waktunya Amerika Serikat, China, dan kekuatan besar lainnya menetapkan kerangka kerja untuk pengakuan formal penguasa baru Afghanistan dan menghapus sanksi PBB terhadap anggota Taliban, termasuk beberapa anggota pemerintah baru.

Menurutnya, ini adalah satu-satunya cara untuk mencegah ketidakstabilan.

Dukungan dari 10 Kekuatan Regional

Taliban mendapat dukungan dari 10 kekuatan regional dalam pertemuan di Moskow, Rusia yang membahas gagasan konferensi bantuan PBB untuk Afghanistan, dikutip dari Al Jazeera. 

Pada Rabu (20/10/2021), Rusia, China, Pakistan, India, Iran dan negara-negara bekas Uni Soviet di Asia Tengah yakni Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan dan Uzbekistan bergabung dengan Taliban untuk meminta PBB mengadakan konferensi bantuan tersebut.

Mereka mengatakan bantuan itu, utamanya harus "ditanggung oleh pasukan yang kontingen militernya telah hadir di negara ini selama 20 tahun terakhir".

Baca juga: PM Israel Sambangi Rusia Bahas Program Nuklir Iran

Baca juga: Taliban Memohon Pengakuan di Pertemuan Moskow

Ini merujuk pada Amerika Serikat dan sekutunya yang menginvasi Afghanistan setelah serangan 11 September 2001 hingga penarikan pasukan pada 2021 ini.

Rusia memimpin seruan untuk bantuan internasional karena menilai konflik Afghanistan dapat mengancam stabilitas regional.

Kendati demikian, Rusia maupun pemerintahan dunia lainnya masih belum memberikan pengakuan resmi kepada pemerintahan Taliban.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)