ASEAN Tegaskan Myanmar Bagian dari Keluarga, Tapi Akan Desak Junta Dialog
ASEAN menegaskan Myanmar tetap bagian dari asosiasi ini, namun akan tetap mendesak junta memenuhi komitmennya untuk berdialog dan rekonsiliasi
Editor: hasanah samhudi
TRIBUNNEWS.COM – Sultan Brunei Hassanal Bolkiah menegaskan bahwa Myanmar tetap menjadi keluarga ASEAN dan tetap menjadi anggota asosiasi ini. Namun ASEAN akan terus mendesak junta Myanmar agar membuka dialog dengan lawannya.
Sultan Hassanal Bolkiah mengungkapkan hal itu saat penutupan Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dengan Brunei sebagai ketua berakhir.
Kepemimpinan ASEAN akan beralih kepada Kamboja, yang menjanjikan akan melanjutkan sikap ASEAN dalam menghadapi Myanmar.
“ASEAN akan selalu ada untuk Myanmar dan kami terus menawarkan bantuan melalui implementasi konsensus lima poin,” kata Hassanal Bolkiah, seperti dilansir dari Aljazeera.
Sultan Brunei merujuk pada konsensus lima poin yang dihasillkan pada pertemuan ASEAN April lalu, yang di antaranya adalah junta Myanmar Min Aung Hlaing akan mengakhiri kekerasan dan menerapkan rekonsiliasi.
Baca juga: Presiden Jokowi Sayangkan Sikap Myanmar Tolak Uluran Tangan ASEAN
Baca juga: Pasukan Militer Berkumpul di Utara Myanmar, PBB Khawatir Junta Siapkan Taktik Serangan Genosida
ASEAN tidak mengizinkan Min Aung Hlaing menghadiri KTT ASEAN pekan ini. Ia dinilai tidak menghormati komitmen yang disepakati April lalu.
Militer merebut kekuasaan Myanmar pada Februari, menahan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan memicu protes massa dan kekacauan ekonomi.
Lebih dari 1.200 orang telah tewas dalam tindakan keras terhadap gerakan anti-kudeta, dan kerusuhan telah meningkat di daerah perbatasan yang bergolak lama meskipun janji Min Aung Hlaing untuk mengakhiri kekerasan seperti kesepakatan April lalu..
Kesepakatan itu mencakup komitmen untuk memulai dialog dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan dan upaya mediasi oleh utusan khusus ASEAN.
Sultan, yang memimpin KTT online tiga hari yang berakhir pada Kamis, mengatakan ASEAN berharap junta militer akan bekerja dengan utusan ASEAN untuk meredakan krisis politik.
Baca juga: Tak Diundang KTT Asean, Junta Myanmar Tuduh Ada Campur Tangan AS dan UE atas Pengucilan Itu
Baca juga: Ketegasan Brunei Buahkan Hasil, Junta Myanmar Cari Upaya Kompromi
“Myanmar akan kembali normal, sesuai dengan kehendaknya. dari rakyatnya,” katanya.
Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn menegaskan sebagai ketua ASEAN selanjutnya, Kamboja akan mempertahankan tekanan pada Myanmar dan mendorong junta melakukan dialog dan rekonsiliasi.
Ia memperingatkan negara itu berada di ambang perang saudara.
Terkait dengan hal itu, katanya, Kamboja akana menunjuk utusan khusus baru untuk Myanmar dan akan bekerja mulai tahun depan, saat Kamboja mengambil kendali atas ASEAN.
Utusan khusus ASEAN untuk Myanmar saat ini, Erywan Yusof dari Brunei, belum berhasil berkunjung ke Myanmar karena junta menolak memberikannya izin bertemu dengan pemimpin demokrasi Aung San Suu Kyi yang digulingkan junta.
Baca juga: Militer Myanmar Tak Akan Izinkan Utusan Khusus ASEAN Bertemu Aung San Suu Kyi
Baca juga: Militer Myanmar Lancarkan Serangan Udara Ke Kelompok Perjuangan Bawah Tanah
Baca juga: Oposisi Myanmar Sambut Baik Junta Militer Tidak Diundang KTT ASEAN
"Sementara kita semua menghormati prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri negara-negara anggota, situasi di Myanmar terus menjadi perhatian serius," kata Sokhonn kepada Reuters.
"(Itu) memiliki dampak negatif di kawasan, kredibilitas asosiasi dan pada rakyat Myanmar, saudara dan saudari kita,” katanya, seperti dilansir dari Channel News Asia.
Sokhonn mengatakan Kamboja mendukung penolakan kehadiran Min Aung Hlaing, karena junta menolak untuk mengizinkan Erywan bertemu dengan semua pemangku kepentingan.
Tetapi Kamboja menegaskan bahwa tidak saatnya membicarakan kelanjutan pengecualian terhadap Min.
"Hal-hal mungkin dan akan berkembang," katanya. "Itu akan sangat bergantung pada Myanmar,” katanya.
Baca juga: Eks Presiden Myanmar Win Myint Mengaku Dipaksa Militer untuk Mundur Beberapa Jam Sebelum Kudeta
Myanmar bergabung dengan ASEAN pada tahun 1997 di bawah rezim militer sebelumnya.
Dua diplomat regional, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengatakan ASEAN akan menggunakan pengecualian Min Aung Hlaing sebagai pengaruh untuk memaksanya mengizinkan utusan ASEAN bertemu lawan militer.
Para diplomat mengatakan ujian berikutnya dari tekad ASEAN untuk mengecualikan junta adalah pertemuan puncak China-ASEAN bulan depan, yang diperkirakan akan dihadiri oleh Presiden China Xi Jinping.
Namun diplomat menilai sangat tidak mungkin Min Aung Hlaing akan menghadiri KTT ASEAN-UE akhir tahun ini karena keberatan dari pihak Eropa. (Tribunnews.com/CNA/Aljazeera/Hasanah Samhudi)