TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden meminta militer Myanmar untuk membebaskan tahanan politik.

Hal tersebut disampaikan kedua pemimpin negara itu di sela-sela konferensi iklim (COP26) yang diadakan di Glasgow, Skotlandia.

Menurut Gedung Putih, Jokowi dan Biden juga menyatakan keprihatinan mereka tentang kudeta di Myanmar.

Jokowi dan Biden kemudian menuntut militer Myanmar untuk menghentikan kekerasan dan memulihkan demokrasi dengan cepat.

Selanjutnya, Biden menyatakan dukungannya untuk menempatkan perwakilan ASEAN pada pemerintah militer atau junta Myanmar.

Baca juga: ASEAN Tegaskan Myanmar Bagian dari Keluarga, Tapi Akan Desak Junta Dialog

Baca juga: Tidak Perlu Meninjau Kembali, Potong Saja ODA Jepang ke Myanmar

Sebelumnya pada hari Senin, pemerintahan Biden menyambut misi pribadi ke Myanmar oleh mantan duta besar AS untuk PBB, Bill Richardson.

Misi pribadi itu dianggap sebagai cara yang memungkinkan untuk membantu mempercepat akses kemanusiaan ke negara itu.

Departemen Luar Negeri mengatakan Richardson melakukan perjalanan sendiri dengan harapan dapat membantu meyakinkan para pemimpin Myanmar untuk mengizinkan bantuan yang sangat dibutuhkan terkait pandemi virus corona dan kebutuhan mendesak lainnya.

"Gubernur Richardson memiliki pengalaman luas dalam menangani masalah kemanusiaan," kata departemen itu sebagaimana dilansir Al Jazeera.

"Meskipun ini bukan upaya yang disponsori oleh, atau atas nama, pemerintah Amerika Serikat, kami berharap perjalanannya berkontribusi pada peningkatan akses kemanusiaan," tambah departemen itu.

Saat ini, kebutuhan kemanusiaan dan kesehatan di Myanmar sangat luar biasa.

Untuk itu, Departemen Luar Negeri akan terus menyerukan militer untuk menghentikan kekerasan, membebaskan tahanan politik, menizinkan bantuan kemanusiaan, dan memastikan keselamatan pekerja kesehatan.

"Kami terus menyerukan rezim militer untuk menghentikan kekerasannya, membebaskan mereka yang ditahan secara tidak adil, mengizinkan akses kemanusiaan tanpa hambatan, dan memastikan keselamatan pekerja kesehatan dan kemanusiaan," jelas Departemen Luar Negeri.

Richardson, yang merupakan mantan utusan PBB dan gubernur New Mexico, mengumumkan pada hari Minggu bahwa dia sedang menuju ke Myanmar.