Di platform media sosial Weibo, topik pencarian "boikot diplomatik AS atas Olimpiade Musim Dingin Beijing" telah disensor pada Selasa pagi ini.

Sebagian besar komentar publik di media pemerintah Global Times juga dihapus, hanya menyisakan delapan dari hampir 1.500 komentar.

Perwakilan pemerintah tingkat tinggi biasanya hadir di Olimpiade.

Awal tahun ini, Ibu Negara Jill Biden memimpin delegasi AS di Olimpiade musim panas yang diadakan di Tokyo.

Tanggapan dari Beberapa Negara

Meski belum memutuskan, Kanada juga turut menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di China.

"Kanada tetap sangat terganggu oleh laporan mengganggu pelanggaran hak asasi manusia di China," kata Kementerian Luar Negeri Kanada dalam sebuah pernyataan.

"Kami diberitahu tentang keputusan AS dan kami akan terus membahas masalah ini dengan mitra dan sekutu kami."

Pemerintah Australia dan Jepang juga masih mempertimbangkan posisi mereka terkait Olimpiade Beijing yang bakal digelar 4 Februari mendatang.

Baca juga: Dokumen Etnis Uighur Bocor, PB HMI Tuding Adanya Pelanggaran HAM

Baca juga: Presiden Jokowi Diyakini Mampu Membujuk China untuk Menyudahi Aksi Genosida terhadap Etnis Uighur

Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Selandia Baru Grant Robertson mengatakan tidak akan mengirim pejabat pemerintah karena kekhawatiran penularan Covid-19.

Keputusan ini muncul lebih dulu dibanding pemboikotan AS.

Stefano Sannino, kepala layanan diplomatik Uni Eropa, mengatakan pada Jumat bahwa boikot adalah masalah masing-masing negara anggota, bukan kebijakan luar negeri Uni Eropa yang umum.

Presiden Rusia Vladimir Putin adalah satu-satunya pemimpin negara besar yang telah menerima undangan China.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)