Menlu AS dan China Ikut Berpartisipasi pada Bali Democracy Forum Ke-14
Wang Yi memberikan statement pada diskusi panel dengan sub tema Democracy for Humanity: Addressing Poverty.
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, NUSA DUA - Menteri Luar Negeri (Menlu) China Wang Yi hingga Menlu Amerika Serikat (AS) Antony Blinken turut berpartisipasi dalam Bali Democracy Forum (BDF) Ke-14.
Hal ini disampaikan Menlu Indonesia Retno Marsudi pada konferensi pers terkait BDF Ke-14 yang diselenggarakan secara hybrid (virtual dan langsung) di kawasan Nusa Dua, Bali, Kamis (9/12/2021).
Selain kedua Menlu tersebut turut hadir 16 pejabat setingkat menteri/wakil menteri lainnya.
"Turut berpartisipasi pula Sekjen PBB António Guterres dan 18 pejabat
setingkat menteri/wakil menteri, antara lain Menlu AS Antony Blinken,
Menlu RRT Wang Yi, Menlu Turki Mevlut Cavusoglu, Menlu Selandia
Baru Nanaia Mahuta dan lain sebagainya," kata Menlu.
Baca juga: Menlu RI Singgung Kesetaraan Vaksin hingga Kesenjangan Ekonomi Antara Negara Maju dan Berkembang
Diketahui, Wang Yi memberikan statement pada diskusi panel dengan sub tema Democracy for Humanity: Addressing Poverty.
Sedangkan Blinken memberikan statement pada diskusi panel dengan sub tema Democracy for Humanity: Advancing Inclusion.
Menlu RI berujar pada BDF kali ini diikuti oleh 335 peserta dari 95 negara dan 4 Organisasi Internasional yang hadir baik secara fisik maupun secara virtual.
BDF tahun ini mengangkat tema 'Democracy for Humanity: Advancing
Economic and Social Justice during the Pandemic'.
Menurutnya tema ini sangat relevan dengan situasi saat ini dan merupakan kelanjutan dari tema BDF sebelumnya, yaitu 'Democracy and Covid-19 Pandemic'.
Pada BDF 14, Menlu Retno mendorong kesetaraan dan keadilan.
Karena pandemi Covid-19 berpeluang memperlebar kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang.
"Sebagai komunitas global, kita semua harus bekerja sama agar kesetaraan dapat dijalankan. Antara lain melalui peringanan hutang, pemberian akses setara terhadap vaksin, dan meningkatkan investasi untuk ketahanan kesehatan, jaminan sosial, dan pendidikan bagi semua," ujarnya.