AS Beri Sanksi Besar Terhadap China, Myanmar, dan Korea Utara Terkait Hak Asasi Manusia
AS telah memberlakukan sanksi ekstensif terkait hak asasi manusia terhadap China, Myanmar, Korea Utara, dan Bangladesh.
Penulis: Yurika Nendri Novianingsih
Editor: Pravitri Retno W
TRIBUNNEWS.COM - Amerika Serikat (AS) akan bertindak melawan negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang menimbulkan penderitaan dan penindasan bagi warganya.
Dilansir Al Jazeera, Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi ekstensif terkait hak asasi manusia terhadap sejumlah orang dan entitas yang terkait dengan China, Myanmar, Korea Utara, dan Bangladesh.
AS juga menambahkan perusahaan kecerdasan buatan China ke daftar hitam investasi.
Kanada dan Inggris bergabung dengan Amerika Serikat dalam menjatuhkan sanksi terkait pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar.
Baca juga: Presiden Biden Ingatkan Sanksi Amerika Serikat Jika Rusia Serang Ukraina: Ini Jawaban Presiden Putin
Baca juga: Polisi Jepang Temukan 32 Zairyu Card Palsu WNI, Pelaku Warga China Ditangkap
Sementara Washington juga memberlakukan sanksi baru terhadap Korea Utara dan menargetkan entitas militer Myanmar, saat peringatan Hari Hak Asasi Manusia (Human Rights Day).
"Tindakan kami hari ini, terutama yang bermitra dengan Inggris dan Kanada, mengirim pesan bahwa negara-negara demokrasi di seluruh dunia akan bertindak melawan mereka yang menyalahgunakan kekuasaan negara yang menimbulkan penderitaan dan penindasan," kata Wakil Menteri Keuangan, Wally Adeyemo.
“Pada Hari Hak Asasi Manusia Internasional, Departemen Keuangan menggunakan wewenangnya untuk mengekspos dan meminta pertanggungjawaban pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang serius," sambungnya.
Itu merupakan langkah terbaru dari serangkaian sanksi yang bertepatan dengan KTT virtual dua hari Joe Biden untuk Demokrasi, di mana ia mengumumkan inisiatif untuk meningkatkan demokrasi di seluruh dunia dan mendukung undang-undang pro-demokrasi di Amerika Serikat.
Biden mengatakan pada hari Jumat (10/12/2021), komitmen yang dibuat oleh beberapa dari lebih dari 100 pemimpin dunia di KTT akan mendorong balik melawan meningkatnya otokrasi, memerangi korupsi, dan mempromosikan hak asasi manusia.
“Ini akan membantu benih lahan subur bagi demokrasi untuk berkembang di seluruh dunia,” katanya dalam pidato penutupan KTT.
Departemen Keuangan menambahkan perusahaan kecerdasan buatan China SenseTime ke daftar "perusahaan kompleks industri militer China" dan menuduh China telah mengembangkan program pengenalan wajah yang dapat menentukan etnis target, dengan fokus khusus mengidentifikasi etnis Uighur.
Akibatnya, perusahaan akan terkena larangan investasi bagi investor AS.
SenseTime hampir menjual 1,5 miliar saham dalam penawaran umum perdana (IPO).
Setelah berita tentang pembatasan Departemen Keuangan awal pekan ini, perusahaan mulai mendiskusikan nasib penawaran $767 juta yang direncanakan dengan bursa saham Hong Kong.