Jepang Tidak akan Kirim Menterinya ke Olimpiade Beijing 2022
Kishida juga mengungkapkan di Komite Anggaran Majelis Tinggi bahwa dirinya tidak memiliki rencana untuk berpartisipasi ke Beijing.
Editor: Dewi Agustina
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida telah memutuskan untuk membatalkan pengiriman pejabat pemerintah setingkat menteri ke Olimpiade Musim Dingin Beijing yang akan diadakan di China, Februari 2022.
"Saya akan mengumumkannya resmi pada tanggal 24 Desember mengenai tidak ada pengiriman menteri ke Olimpiade Beijing," kata PM Fumio Kishida, Kamis (23/12/2021).
Perdana menteri telah lama menyatakan keprihatinan atas tindakan keras terhadap hak asasi manusia oleh otoritas China di Hong Kong dan Daerah Otonomi Uygur Xinjiang.
Hal ini akan mengimbangi sampai batas tertentu dengan Amerika Serikat, yang telah mengumumkan "boikot diplomatik" bersama Australia, Kanada dan Inggris sebelumnya.
Sebelumnya, 16 Desember lalu Perdana Menteri Kishida juga mengungkapkan di Komite Anggaran Majelis Tinggi bahwa dirinya tidak memiliki rencana untuk berpartisipasi ke Beijing.
"Kami juga berencana memutuskan untuk mengabaikan pengiriman pejabat setingkat menteri," kata dia saat itu.
Baca juga: Soal Boikot Olimpiade Beijing, Jepang Pertimbangkan Masalah Hak Asasi Manusia di China
"Kami akan membuat keputusan berdasarkan kepentingan nasional, dengan mempertimbangkan berbagai poin seperti perspektif diplomatik Jepang pada waktu yang tepat," ungkap PM Fumio Kishida pada konferensi pers, Selasa (21/12/2021).
Di dalam pemerintahan, Jepang kemungkinan besar akan mengirim direktur Pertemuan Atletik Nasional, Koji Murofushi, ke Olimpiade tersebut sebagai direktur Badan Olahraga Jepang.
Rencana pengiriman orang-orang yang bersangkutan juga sedang dibahas.
Namun, tidak ada tanda-tanda perbaikan dalam situasi hak asasi manusia China, dan ada suara-suara dari dalam LDP yang menyerukan tanggapan yang tegas.
Pada tanggal 23 Desember, subkomite diplomatik partai dan komite investigasi diplomatik telah mengajukan kepada Menteri Luar Negeri Yoshimasa Hayashi untuk resolusi yang menyerukan pernyataan awal untuk menunda pengiriman pejabat pemerintah.
Dinilai bahwa pengiriman pejabat pemerintah tidak akan dipahami di dalam dan luar negeri.
Namun, Jepang tidak dapat mengabaikan hubungan geopolitiknya dengan China, dan ada seruan kuat untuk perbaikan dalam hubungan dengan komunitas bisnis, demikian Senator Seiko Hashimoto, ketua Komite Penyelenggara Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo, dan Komite Olimpiade Jepang (Yasuhiro Yamashita, Ketua JOC) dapat hadir.
Sementara itu beasiswa (ke Jepang), belajar gratis di sekolah bahasa Jepang di Jepang, serta upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif melalui aplikasi zoom terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang. Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.