1 Tahun Serangan Capitol, Joe Biden akan Bicara Kebenaran, Bukan Kebohongan yang Selama Ini Beredar

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan memberikan pidato bertepatan dengan 1 tahun serangan capitol 6 Januari 2021.

Dilansir Independent, sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki menyebut Joe Biden akan menceritakan kebenaran atas apa yang terjadi selama serangan terburuk di Capitol itu, setelah Pembakaran Washington tahun 1814.

Biden dijadwalkan akan berbicara di Aula Patung Capitol pada Kamis (6/1/2022) pagi.

Di tempat tersebut tepat satu tahun lalu, massa huru-hara yang bersenjatakan semprotan kimia, pistol setrum, dan senjata rakitan lainnya menerobos masuk.

Aksi itu bertujuan mencegah Kongres mengesahkan kemenangan pemilu 2020 Joe Biden.

Menurut Ordo Persaudaraan Polisi, setidaknya 140 Polisi Capitol AS dan polisi Metropolitan DC menderita luka-luka saat bentrok dengan massa pendukung Donald Trump hari itu.

Baca juga: Peringatan Kerusuhan Capitol: Biden Akan Pidato, Trump Batal Konpers

Baca juga: Setahun Rusuh di Capitol, Jajak Pendapat Sebut Warga AS Prihatin dengan Kondisi Demokrasi

Tiga perusuh dan satu petugas Polisi Capitol, Brian Sicknick, tewas setelah serangan itu.

Donald Trump dilaporkan menonton aksi kekerasan itu dari televisi di ruang makan pribadi Sayap Barat hari itu.

Meski melihat apa yang terjadi, ia dan pendukungnya terus meremehkan serangan tersebut.

Ditanya tentang isi pidato yang direncanakan Biden, Psaki mengatakan Biden akan berbicara tentang kebenaran atas apa yang terjadi, bukan kebohongan yang telah disebarkan beberapa orang sejak saat itu.

Presiden juga akan bicara mengenai bahaya yang ditimbulkannya akibat kebohongan terhadap supremasi hukum dan sistem pemerintahan yang demokratis.

"Dia juga akan … memperingati para pahlawan 6 Januari, terutama para penegak hukum yang gagah berani yang berjuang untuk menegakkan Konstitusi dan melindungi Capitol dan kehidupan orang-orang yang ada di sana."

"Karena upaya mereka, demokrasi kita bertahan dari serangan massa dan kehendak lebih dari 150 juta orang yang memilih dalam pemilihan presiden."