Arrmanatha Nasir Resmi Jadi Wakil Tetap RI untuk PBB di New York
Duta Besar Arrmanatha Nasir menyerahkan surat kepercayaan sebagai Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York.
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Wahyu Aji
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Duta Besar Arrmanatha Nasir menyerahkan surat kepercayaan sebagai Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, di Markas Besar PBB, New York pada Selasa (4/1/2021).
Acara penyerahan kredensial tersebut merupakan acara resmi pertama Antonio Guterres pada hari kerja pertama sebagai Sekjen PBB untuk periode keduanya.
Dengan telah diserahkannya surat Kredensial kepada Sekjen PBB, Arrmanatha dapat mulai menjalankan tugasnya secara resmi sebagai Wakil Tetap Republik Indonesia (Watapri) untuk PBB di New York.
Dubes Arrmanatha menyampaikan prioritas Indonesia sebagai Presiden G20 kepada Gutteres.
Salah satunya menekankan komitmen Indonesia dalam melakukan transisi energi, dan berbagai langkah dalam mengatasi perubahan iklim.
“Keberhasilan Indonesia untuk atasi kebakaran hutan dan langkah efektif dalam sustainable forest management merupakan contoh kontribusi konkret dalam mitigasi perubahan iklim,” sebut Dubes Arrmanatha.
Baca juga: Pertama Kalinya Indonesia Angkat Wakil Tetap Otoritas Dasar Laut Internasional Dubes Arrmanatha
Sebelum penugasannya sebagai Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Arrmanatha bertugas sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Indonesia untuk Prancis merangkap Monaco, Andorra dan UNESCO.
Arrmanatha juga pernah menjabat sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri dan Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinanan (2014 - 2019).
Indonesia menjadi negara anggota PBB sejak 28 September 1950, negara ke-60 dari 193 negara anggota PBB.
Saat ini, Indonesia menjabat sebagai Wakil Ketua Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People/CEIRPP (Komite PBB untuk Palestina) dan Wakil Ketua Komite Dekolonisasi.
Baca juga: PBB Akan Bayar Uang Keamanan Rp84 Miliar kepada Taliban
Indonesia juga merupakan anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (UN ECOSOC) untuk periode 2021 hingga 2023.
ECOSOC merupakan forum PBB yang mendorong upaya pencapaian target pembangunan yang berkelanjutan.
Selama keanggotaan Indonesia di ECOSOC, Indonesia akan terus menyuarakan isu-isu keuangan inklusif, ekonomi kreatif dan digital, penguatan sistem kesehatan global, dan kerja sama selatan-selatan.