Dia ditahan oleh militer di lokasi yang tidak diketahui, di mana televisi pemerintah melaporkan bulan lalu dia akan menjalani hukumannya.

Sidang berjalan tertutup untuk media dan penonton dan jaksa tidak berkomentar.

Pengacaranya, yang telah menjadi sumber informasi tentang proses tersebut, diberikan perintah pembungkaman pada bulan Oktober, lalu.

Pemerintah yang dibentuk militer tidak mengizinkan pihak luar untuk bertemu dengan Suu Kyi sejak merebut kekuasaan, meskipun ada tekanan internasional untuk pembicaraan termasuk dia yang dapat meredakan krisis politik kekerasan di negara itu.

Tidak akan mengizinkan utusan khusus dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, di mana Myanmar adalah salah satu anggotanya, untuk bertemu dengannya.

Penolakan tersebut mendapat teguran dari sesama anggota, yang melarang Min Aung Hlaing menghadiri pertemuan puncak tahunannya.

Bahkan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, yang mengambil alih sebagai ketua kelompok regional untuk tahun ini dan menganjurkan keterlibatan dengan para jenderal yang berkuasa, gagal bertemu dengannya minggu lalu ketika ia menjadi kepala pemerintahan pertama yang mengunjungi Myanmar sejak pengambilalihan tentara.

Perebutan kekuasaan oleh militer dengan cepat disambut oleh demonstrasi nasional tanpa kekerasan, yang ditumpas oleh pasukan keamanan dengan kekuatan mematikan.

Menewaskan lebih dari 1.400 warga sipil, menurut daftar terperinci yang disusun oleh Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.

Protes damai terus berlanjut, tetapi di tengah tindakan keras yang keras, perlawanan bersenjata juga telah tumbuh, sampai-sampai para ahli PBB telah memperingatkan negara itu bisa tergelincir ke dalam perang saudara.

“Ruang sidang junta Myanmar dari proses rahasia atas tuduhan palsu adalah tentang terus menumpuk lebih banyak keyakinan terhadap Aung San Suu Kyi sehingga dia akan tetap di penjara tanpa batas."

"Jenderal Senior Min Aung Hlaing dan para pemimpin junta jelas masih memandangnya sebagai ancaman politik terpenting yang perlu dinetralisir secara permanen," kata Phil Robertson, wakil direktur Asia untuk Human Rights Watch.

"Sekali lagi, Aung San Suu Kyi telah menjadi simbol dari apa yang terjadi di negaranya dan kembali ke peran sandera politik militer yang bertekad mengendalikan kekuasaan dengan menggunakan intimidasi dan kekerasan," kata Robertson dalam sebuah pernyataan.

“Untungnya bagi dia dan masa depan Myanmar, gerakan rakyat Myanmar telah berkembang lebih dari sekadar kepemimpinan seorang wanita, dan satu partai politik.”