Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Pemerintah Jepang telah memutuskan untuk melanjutkan langkah-langkah pembatasan terhadap masuknya orang asing terkait semakin meningkatnya penyebaran infeksi Covid-19 terutama strain Omicron.

Beberapa pejabat pemerintah telah mengungkapkan hal senada. Periode akan ditentukan berdasarkan tren luar negeri.

"Situasi sebenarnya dari strain Omicron belum sepenuhnya jelas. Namun perkembangan penyebaran omicron sangat cepat sekali saat ini," ungkap Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dalam program Fuji TV, Minggu (9/1/2022).

Oleh karena itu PM Kishida kembali menegaskan akan memutuskan mengenai pembatasan orang asing pada hari ini, Senin (10/1/2022).

Senin (10/1/2022) hari ini adalah hari libur dalam rangka peringatan Hari Kedewasaan nasional di Jepang.

Tindakan pembatasan dimulai satu bulan sejak 30 November 2021, ketika infeksi strain Omicron dikonfirmasi untuk pertama kalinya di Jepang.

Kemudian tanggal 21 Desember 2021, perdana menteri mengumumkan kebijakan untuk melanjutkan untuk sementara waktu, dan mengumumkan kebijakan untuk memutuskan apakah akan melanjutkan setelah menilai situasi setelah tiga hari libur berturut-turut pada tanggal 8 hingga 10 Januari 2022.

Baca juga: Jumlah Kasus Covid-19 di Tokyo Jepang Meningkat Hingga 14 Kali Lipat dalam Seminggu

Pada konferensi pers pada tanggal 4 Januari 2022, Perdana Menteri mengumumkan bahwa ia akan mempertahankan kerangka ketat tindakan pengendalian perbatasan untuk mencegah infeksi domestik dan mengalihkan fokusnya ke tindakan pengendalian infeksi domestik agar tidak menyebabkan keruntuhan medis.

Namun, karena kecenderungan perluasan cepat orang yang baru terinfeksi menjadi sangat tinggi, dinilai bahwa "tindakan pembatasan tidak dapat dilonggarkan sekarang" .

"Belum tahu sampai kapan Jepang akan dibuka lagi. Tergantung penyebaran Omicron yang ada di Jepang, serta percepatan vaksinasi yang ada," ungkap sumber Tribunnews.com, Minggu (9/1/2022).

Tindakan pembatasan saat ini adalah untuk menangguhkan masuknya orang asing baru dan orang Jepang yang kembali dari negara/wilayah di mana infeksi dengan strain Omicron telah dikonfirmasi.

Mereka akan ditugaskan ke fasilitas akomodasi yang ditunjuk oleh stasiun karantina sesuai dengan status infeksi di tempat tinggal.

"Kami mengambil tindakan untuk mengkarantinanya hingga 10 hari. Selain itu, kontak dekat orang yang terinfeksi diharuskan menunggu selama 14 hari di fasilitas akomodasi yang dijamin oleh pemerintah daerah," jelasnya.

Para ahli telah menunjukkan bahwa efek dari tindakan pembatasan akan terbatas jika infeksi yang terjadi meluas di masyarakat.

Perdana menteri mengatakan dalam program Fuji TV, "Jika situasi sebenarnya (dari strain Omicron) menjadi jelas, kita harus mempertimbangkan langkah-langkah tangkas."

"Dan ada kemungkinan bahwa tindakan fleksibel akan diambil tergantung pada situasi penyebaran virus dan infeksi di masa depan," kata PM Kishida.

Perkuat UU Pengendalian Penyakit Menular

"Pertama-tama, saya ingin berkonsentrasi untuk mendapatkan hal-hal yang telah saya persiapkan untuk bekerja dengan baik," tambah PM Kishida mengenai perkuatan UU Penyakit menular Jepang.

"Saya telah menyatakan bahwa saya akan menyerahkannya ke sesi Diet biasa yang dimulai pada tanggal 17 Januari 2022."

"Kami akan mengidentifikasi masalah jangka menengah hingga panjang pada bulan Juni dan kemudian mempertimbangkan untuk merevisi dan memperkuat undang-undang penyakit menular," ujarnya.

Sementara di Prefektur Okinawa, di mana "tindakan pencegahan" diterapkan mulai Minggu (9/1/2022), manfaat (subsidi) ditetapkan lebih tinggi untuk restoran tidak bersertifikat daripada untuk restoran bersertifikat.

Baca juga: Hari Kedewasaan Jepang Diperingati di Kota Kamogawa Prefektur Chiba Setelah Tertunda 2 Tahun

"Saya ingin mempertimbangkan apakah ada ruang untuk perbaikan. Kita akan tinjau hal tersebut," kata PM Kishida.

Dengan diberlakukan Tindakan Prioritas (satu level di bawah PSBB) di Okinawa, restoran yang bersertifikat protokol kesehatan akan dapat subsidi sekitar 25.000 yen dan yang tidak bersertifikasi sekitar 30.000 yen.

Jumlah ini lebih tinggi 5.000 yen bagi yang tidak bersertifikasi, tetapi harus tutup jam 8 malam.

Sementara itu beasiswa (ke Jepang), belajar gratis di sekolah bahasa Jepang di Jepang, serta upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif melalui aplikasi zoom terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang nantinya.

Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.