Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO -  PM Jepang Fumio Kishida dalam acara di TV BS-TBS Kamis malam menekankan kemungkinan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) atau Status Darurat kembali apabila penggunaan tempat tidur rumah sakit atau lembaga medis mencapai 50%.

"Tingkat penggunaan tempat tidur orang yang terinfeksi virus corona baru melebihi 40% saat ini khususnya di Tokyo. Kita harus mewaspadai situasi ke depan, serta  kehati-hatian dalam mengeluarkan deklarasi darurat (PSBB) untuk saat ini," papar PM Fumio Kishida.

Karena penyebaran virus korona baru yang cepat, tingkat penggunaan tempat tidur meningkat di berbagai tempat, dan di Tokyo, mendekati 50%, yang sedang dipertimbangkan kota untuk meminta dikeluarkannya keadaan darurat (PSBB).

Pemerintah memiliki kebijakan untuk memutuskan dengan hati-hati bagaimana merespons, termasuk jumlah orang yang sakit parah, dan bermaksud untuk mengamankan sistem penyediaan perawatan medis dan menghindari mengeluarkan pernyataan.

Pada tanggal 28 Januari, jumlah orang yang baru terinfeksi virus corona baru melebihi 80.000 untuk pertama kalinya dalam sejarah Jepang  dan mencapai rekor tertinggi selama empat hari berturut-turut.

Karena penyebaran infeksi yang cepat berlanjut, tingkat penggunaan tempat tidur meningkat di berbagai tempat, dan di Tokyo, 46,1% pada tanggal 28 Januari, mendekati 50% .

"Pemda Tokyo secara serius  sedang mempertimbangkan untuk meminta dikeluarkannya keadaan darurat," ungkap sumber pejabat pemda Tokyo kepada Tribunnews.com Sabtu (29/1/2022).

Menteri Penanggung Jawab Corona Daishiro Yamagiwa Jepang mengatakan, “Tidak ada keraguan bahwa tingkat penggunaan tempat tidur menjadi salah satu faktor, tetapi bagaimana jumlah orang yang sakit parah akan meningkat? Kita harus membuat penilaian secara komprehensif," tekannya.

Satu minggu setelah penerapan langkah-langkah prioritas seperti pencegahan penyebaran di Tokyo, pemerintah akan terus mengambil langkah-langkah seperti memperpendek jam kerja restoran dan berusaha untuk mengamankan sistem penyediaan perawatan medis dan menghindari mengeluarkan deklarasi.

Di sisi lain, pemerintah telah memutuskan untuk mempersingkat masa tunggu yang diperlukan untuk kontak dekat dari 10 hari saat ini menjadi 7 hari sebagai tindakan terhadap stok Omicron.

Apabila  tesnya negatif, dapat dibatalkan pada hari ke-6 di paling awal, khususnya bagi yang disebut "pekerja esensial" (seperti perawat, dokter, polisi dan sebagainya). Juga merupakan kebijakan untuk dapat membatalkan pada hari ke-5 sehingga bisa bekerja kembali.

"Kami akan terus mengambil langkah-langkah yang fleksibel, seperti mempertimbangkan untuk memperpendek masa tunggu lebih lanjut dengan mempertimbangkan karakteristik virus, untuk mencegah penyebaran infeksi dan menjaga kegiatan sosial ekonomi di Jepang lebih lanjut."

Penanganan corona, vaksinasi dan sebagainya didiskusikan kelompok pecinta Jepang. Dapat bergabung lewat email: info@tribun.in