Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Belanda Minta Maaf Kepada Indonesia atas Kekerasan Ekstrem saat Perang Kemerdekaan

Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, menyampaikan permintaan maaf atas kekerasan ekstrem yang digunakan Belanda saat perang kemerdekaan Indonesia.

Penulis: Yurika Nendri Novianingsih
Editor: Pravitri Retno W
zoom-in Belanda Minta Maaf Kepada Indonesia atas Kekerasan Ekstrem saat Perang Kemerdekaan
AFP/BART MAAT
Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberikan pers untuk memperketat pembatasan Covid-19 di Kementerian Kehakiman dan Keamanan di Den Haag, pada 26 November 2021. - Belanda meminta maaf atas kekerasan yang dilakukan saat perang kemerdekaan Indonesia. 

Sikap ini mengakibatkan kesalahan penilaian yang krusial, baik secara militer maupun politik, ringkasan itu menambahkan.

Dalam konferensi pers, para peneliti mengakui kesadaran hari ini dari periode awal kekerasan ekstrem oleh kaum revolusioner Indonesia yang dikenal kontroversial di Belanda.

Mereka mengatakan bahwa sekitar 6.000 orang Belanda meninggal pada periode ini (kurang dari perkiraan 30.000).

Namun, selama perang, lebih banyak lagi rakyat Indonesia yang tewas.

Para peneliti mengatakan bahwa teknik militer Belanda seperti penyiksaan 'ditoleransi' dan diketahui di setiap tingkatan.

Sejarawan genosida dan holocaust seperti Prof Frank Van Vree, peneliti di NIOD Institute for War, Holocaust, and Genocide studies, telah menggambarkan periode tersebut sebagai bagian dari rasa malu atau bersalah nasional, yang dimiliki Belanda sampai hari ini.

Namun, beberapa kelompok mengkritik laporan tersebut.

Berita Rekomendasi

Hans van Griensven, Ketua Platform Venteranen mengatakan bahwa fokus pada kekerasan ekstrem oleh pasukan Belanda adalah 'sepihak' dalam sebuah pernyataan.

"Sayangnya, lebih dari 200.000 veteran secara implisit digambarkan sebagai pelaku kekerasan ekstrem (penjahat perang), menghina, dan menstigmatisasi mereka dan kerabat dan orang yang mereka cintai," katanya.

Hans Mol, Ketua FIN Federatie Indische Nederlanders, mengkritik penyelidikan tersebut karena tidak cukup menonjolkan kekerasan terhadap orang Belanda selama periode awal revolusi.

"Artinya hasilnya tidak lengkap dan memberikan gambaran yang salah tentang masa dekolonisasi di bekas Hindia Belanda," katanya dalam sebuah pernyataan .

Namun, Jeffry Pondaag, Ketua Yayasan KUKB untuk Utang Kehormatan Belanda, yang telah mengorganisir kasus-kasus pengadilan berantai terhadap negara, mengatakan kepada DutchNews bahwa laporan akademis itu tidak cukup rinci.

"Itu masih disembunyikan di bawah karpet," katanya.

"Belanda salah, titik; tidak ada koma. Mereka takut untuk mengakui kesalahan mereka dan, tentu saja, itu karena mereka harus membuka jati diri mereka," tambahnya.

Baca juga: Belanda akan Cabut Pembatasan Covid-19 Secara Bertahap, Tak Wajib Jaga Jarak hingga Soal Masker

Baca juga: Varian Baru HIV yang “Sangat Mematikan” Ditemukan di Belanda

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas