Pertemuan Menlu RI – Belanda di Paris, Bahas Tindak Lanjut Riset Penelitian Kekerasan Era Kolonial
Pertemuan Menlu RI dengan Menlu Belanda dilakukan di sela-sela pertemuan Forum Para Menteri Indo – Pasifik di Paris, Perancis.
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi dengan Menlu Belanda turut membahas tindak lanjut hasil riset penelitian Belanda terkait tindak kekerasan di era kolonial.
Pertemuan Menlu RI dengan Menlu Belanda dilakukan di sela-sela pertemuan Forum Para Menteri Indo – Pasifik di Paris, Perancis.
“Dengan Menlu Belanda secara khusus kami membahas tindak lanjut hasil tinjauan kajian sejarah institusi Belanda, yang menyimpulkan terjadinya tindak kekerasan yang ekstrim, sistematis, dan meluas antara tahun 1945-1949,” kata Retno pada konferensi pers, Selasa (23/2/2022).
Baca juga: Menlu RI Bahas Kerjasama Pertahanan hingga Isu Ukraina dengan Menteri Perancis
Publikasi hasil penelitian sejarah tersebut berjudul ‘Kemerdekaan, Dekolonisasi, Kekerasan dan Perang di Indonesia 1945-1950’.
Penelitian dilakukan oleh tiga lembaga peneliti Belanda (KITLV, NIMH dan NIOD) dan beberapa peneliti Indonesia.
Hasil kajian sejarah ini bahkan membuat Perdana Menteri (PM) Belanda, Mark Rutte menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia atas kekerasan yang sistematis dan ekstrem selama perang kemerdekaan Indonesia.
Retno mengatakan dalam pertemuan tersebut, Menlu Belanda kembali menyampaikan permintaan maaf pemerintahnya.
Baca juga: Bertemu Menlu Perancis, Retno Marsudi Ungkap Tekad RI Jadi Hub Pengembangan Vaksin mRNA di Asia
Sebelumnya, pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri juga telah mengeluarkan statement terkait hasil kajian sejarah yang dilakukan lembaga penelitian Belanda tersebut.
Pemerintah Indonesia menyatakan ‘telah mengikuti dari dekat publikasi hasil penelitian sejarah itu dan akan mempelajari dokumen secara lebih seksama’.
“Kami tengah mempelajari dokumen tersebut agar bisa memaknai secara utuh statement yang disampaikan PM Rutte tersebut,” ujar Juru Bicara Kemlu RI.