Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Pemerintah Jepang telah menganggarkan dana sebesar 830 miliar yen untuk promosi program pariwisata di Jepang, "Go To Travel" (GTT) yang tahun lalu sempat tertunda.

"Bagian yang mengalami penangguhan proyek dukungan pariwisata pemerintah "Go To Travel" karena penyebaran infeksi virus corona, manfaat 720 miliar yen yang dianggarkan untuk tahun anggaran 2021 belum habis dan diharapkan akan segera dikembalikan ke kas negara," papar sumber Tribunnews.com, Kamis (24/2/2022).

Meskipun demikian pemerintah juga telah menganggarkan 830 miliar yen untuk tahun anggaran 2022.

"Pemerintah telah mengamankan anggaran terpisah sekitar 830 miliar yen sehingga bisnis dapat terus berlanjut bahkan setelah pengembalian, tetapi memang belum ada prospek untuk memulai kembali. Masih melihat perkembangan pandemi ini," tambahnya.

Dari total 1.436,8 miliar yen yang tercatat dalam anggaran tambahan utama dan dana darurat untuk tahun fiskal 2021, jumlah yang akan dikembalikan adalah 720 miliar yen, yang tidak dilaksanakan karena penghentian bisnis pada Desember 2020 (masuk anggaran 2021 yang berakhir 31 Maret 2021).

Baca juga: 60 Hektar Lahan di Tepian Sungai Tone Prefektur Saitama Jepang Terbakar

Berdasarkan UU Keuangan, anggaran tidak bisa dibawa ke tahun anggaran berikutnya, sehingga harus dikembalikan setelah batas waktu pelaksanaan 10 Maret 2022.

Sebelum penyebaran galur mutan "strain Omicron", pemerintah bertujuan untuk melanjutkan bisnis pada akhir Januari 2022, dan diperkirakan akan menghabiskan sekitar 460 miliar yen dari 720 miliar yen pada 10 Maret.

Namun, karena penyebaran infeksi yang cepat, tidak mungkin untuk mengantisipasi dimulainya kembali selama tahun fiskal 2021.

Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata telah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan apakah akan mengambil tindakan khusus untuk membawa lebih dari 720 miliar yen lagi di tahun fiskal 2022.

Namun Kementerian Keuangan menolak karena bertentangan dengan tujuan UU Keuangan.

Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata mengubah entitas bisnis dari pemerintah nasional menjadi prefektur untuk keuntungan sekitar 560 miliar yen, yang awalnya termasuk dalam anggaran tambahan ketiga untuk tahun fiskal 2021 dan tidak dapat dibawa ke tahun fiskal 2022.

Dengan mengalokasikan anggaran ke prefektur selama tahun fiskal 2021, maka akan efektif dibawa ke tahun fiskal 2022.

Selain itu, sekitar 270 miliar yen tercatat dalam anggaran tambahan untuk tahun fiskal 2021 akan dibawa ke tahun fiskal 2022 untuk mempersiapkan dimulainya kembali GTT.

Sementara itu beasiswa (ke Jepang), belajar gratis di sekolah bahasa Jepang di Jepang, serta upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif melalui aplikasi zoom terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang.

Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.