Menanggapi laporan tersebut, para pemimpin Uni Afrika mengatakan dalam sebuah pernyataan:

"Laporan bahwa orang Afrika diperlakuan berbeda tidak dapat diterima dan melanggar hukum internasional."

Pada hari Senin Nigeria mendesak pejabat perbatasan di Ukraina dan di tempat lain untuk memperlakukan warganya secara setara.

"Ada laporan yang tidak menguntungkan dari polisi dan personel keamanan Ukraina yang menolak mengizinkan warga Nigeria naik bus dan kereta api menuju perbatasan Ukraina-Polandia," kata penasihat presiden Garba Shehu dalam sebuah pernyataan.

Shehu merujuk sebuah video di media sosial di mana seorang ibu Nigeria dengan bayi kecilnya dipaksa secara fisik untuk menyerahkan kursinya.

Dia mengatakan ada juga laporan pejabat Polandia yang menolak warga Nigeria masuk ke Polandia dari Ukraina.

"Semua yang melarikan diri dari situasi konflik memiliki hak yang sama untuk perjalanan yang aman di bawah Konvensi PBB dan warna paspor atau kulit mereka seharusnya tidak ada bedanya," kata Shehu.

Sekelompok orang Afrika Selatan, sebagian besar pelajar, terjebak di perbatasan Ukraina-Polandia, kata juru bicara kementerian luar negeri negara itu, Clayson Monyela, di Twitter.

Duta Besar Afrika Selatan untuk Warsawa berada di lokasi untuk membantu mereka, menurut Monyela.

Monyela juga sempat mengatakan pada hari Minggu bahwa orang Afrika 'diperlakukan dengan buruk' di perbatasan Polandia-Ukraina.

Duta Besar Polandia untuk Nigeria Joanna Tarnawska menolak menyangkal perlakuan tidak adil itu.

"Semua orang menerima perlakuan yang sama. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa saya memiliki laporan bahwa beberapa warga negara Nigeria telah melintasi perbatasan ke Polandia," katanya kepada media lokal.

Dia mengatakan orang Nigeria bisa tinggal selama 15 hari di Polandia.

Bahkan dokumen yang tidak valid tetap diterima untuk melintasi perbatasan dan pembatasan Covid-19 dicabut, tambahnya.