Kedepankan Prinsip Kemanusiaan, Indonesia Setujui Resolusi PBB soal Konflik Rusia dan Ukraina
Anggota Komisi I DPR RI Irine Yusiana Roba Putri nilai langkah yang diambil Indonesia sudah sesuai dengan prinsip hukum internasional kemanusiaan
Penulis: Galuh Widya Wardani
Editor: Garudea Prabawati
TRIBUNNEWS.COM - Konflik antara Rusia dengan Ukraina menyita perhatian banyak negara, tak terkecuali Indonesia.
Bersama dengan 140 negara lainnya, Indonesia menyetujui resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk meminta Rusia menghentikan serangannya ke Ukraina.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam voting Sidang Majelis Umum PBB Sesi Khusus Darurat di Markas Besar PBB, di New York, Amerika Serikat, Rabu (2/3/2022) waktu setempat.
Menurut Anggota Komisi I DPR RI Irine Yusiana Roba Putri, langkah yang diambil Indonesia ini sudah sesuai dengan prinsip hukum internasional yang mengedepankan prinsip kemanusiaan.
“Sikap Indonesia tersebut sudah sesuai dengan prinsip hukum internasional dan kepentingan kemanusiaan, bukan soal memihak atau ‘mengekor’ negara lain,” kata Irine dikutip dari laman remi DPR RI, Jumat (4/3/2022).
Ini dilakukan, mengingat invasi militer Rusia di Ukraina telah mengorbankan dan terus mengancam nyawa warga sipil.
Baca juga: Diserang Rusia, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Terbesar di Eropa Terbakar
Baca juga: Negosiator: Rusia dan Ukraina Sepakati Format Koridor Kemanusiaan untuk Warga Sipil
Hingga saat ini, Kementerian Dalam Negeri Ukraina melaporkan korban sipil yang tewas di Ukraina sejumlah 352 orang, termasuk di antaranya adalah 14 anak-anak.
Konflik ini juga telah memaksa 670.000 masyarakat sipil Ukraina untuk meninggalkan negaranya dan menjadi pengungsi.
Kemlu Ambil Sikap
Menyikapi terjadinya konflik antara Rusia dengan Ukraina tersebut, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri menyampaikan 5 poin pernyataan.
Untuk diketahui pernyataan tersebut dirilis pada Jumat (25/2/2022) lalu.
Pada poin kedua dalam pernyataannya tersebut dijelaskan bahwa serangan militer di Ukraina tidak dapat diterima.
Baca juga: Mengapa Konvoi Pasukan Rusia di Kiev Berhenti? Apakah Kemunduran bagi Rusia?
Untuk itu, Indonesia meminta agar situasi ini dapat segera dihentikan serta mengutamakan penyelesaian secara damai melalui diplomasi.
Berikut isi lima poin pernyataan yang disampaikan Kemlu menyikapi konflik Rusia dengan Ukraina:
1. Penghormatan terhadap tujuan dan prinsip piagam PBB dan hukum internasional, termasuk penghormatan terhadap integritas wilayah dan kedaulatan, penting untuk terus dijalankan.
2. Oleh karenanya, Serangan militer di Ukraina tidak dapat diterima. Serangan juga sangat membahayakan keselamatan rakyat dan mengancam perdamaian serta stabilitas kawasan dan dunia
3. Indonesia meminta agar situasi ini dapat segera dihentikan dan semua pihak agar menghentikan permusuhan serta mengutamakan penyelesaian secara damai melalui diplomasi.
Baca juga: Hampir Seluruh Dunia Mengecam Invasi Rusia tapi Masih Ada Negara yang Mendukung Moskow, Siapa Saja?
4. Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah nyata guna mencegah memburuknya situasi.
5. Pemerintah, melalui Kementerian Luar Negeri, telah mempersiapkan rencana evakuasi WNI. Keselamatan WNI selalu menjadi prioritas pemerintah.
Perundingan Rusia dan Ukraina, Kedepankan Masalah Kemanusiaan
Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, delegasi Rusia dan Ukraina baru-baru ini telah menyelesaikan perundingan putaran kedua terkait dengan konflik yang terjadi antara kedua negaranya.
Kedua belah pihak memang gagal dalam mencapai kesepakatan tentang gencatan senjata atau mengakhiri operasi khusus Rusia di Ukraina.
Namun perundingan putaran kedua berhasil membuat 'kemajuan dalam masalah kemanusiaan'.
Kepala delegasi Rusia, Vladimir Medinsky mengatakan negaranya dan Ukraina telah merundingkan format koridor kemanusiaan untuk keluarnya warga sipil Ukraina dari kota-kota.
Baca juga: Hasil Perundingan Kedua Rusia-Ukraina Hanya Sepakati soal Isu Kemanusiaan
Mereka juga membahas mengenai prospek gencatan senjata sementara untuk wilayah di sekitar koridor kemanusiaan.
"Kami berhasil menemukan sisi 'saling pengertian' untuk beberapa (masalah yang diangkat selama pembicaraan), namun masalah utama yang diselesaikan hari ini adalah penyelamatan orang-orang, warga sipil, yang berada di zona bentrokan militer," kata Medinsky.
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani//Fitri Wulandari)