TRIBUNNEWS.COM - Rusia telah menghadapi berbagai sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah invasinya ke Ukraina.

Sejumlah perusahaan besar pun memutuskan menarik diri dari Rusia.

Shell, Exxon, Boeing dan Airbus, Apple, Disney, TikTok, McDonald's, Starbucks, merek-merek ternama, dan pemimpin industri menangguhkan operasi mereka di Rusia atau membuat rencana untuk menghentikan operasi bisnis yang sedang berlangsung.

Bahkan, perusahaan konsultan global McKinsey, yang tidak menghindar dari bekerja dengan klien kontroversial termasuk Arab Saudi dan pembuat OxyContin, Purdue Pharma, mengatakan akhir pekan lalu akan memutuskan hubungan dengan pemerintah Rusia dan entitas milik negara, sebagaimana dilansir Al Jazeera.

Pernyataan McKinsey mengikuti langkah serupa oleh pesaing, termasuk Boston Consulting Group dan Accenture PLC.

“Ada komentar publik tentang hal itu (penghentian operasi perusahaan), ada kekhawatiran tentang hal itu, tapi tidak ada semacam pengumuman 'Kami keluar dari Rusia.'"

"Anda telah melihat gelombang besar yang konsisten secara global setiap hari, karena semakin banyak orang mendukung 'Kami menentang kamp invasi,' yang telah membuat secara politis lebih mudah bagi perusahaan untuk melangkah dan berkata, 'Kami mundur ',” kata DJ Wolff, mitra di firma hukum AS Crowell & Moring.

Baca juga: Rusia: Harga Minyak Mentah Bisa Tembus 300 Dolar AS, Embargo Minyak oleh Barat Bisa Jadi Bencana

Baca juga: AS Khawatir Rusia Rebut Fasilitas Penelitian Biologis Ukraina

Eksodus korporasi yang meluas sangat kontras dengan bagaimana perusahaan global telah menanggapi krisis baru-baru ini lainnya yang melibatkan pemerintah kontroversial, seperti kudeta di Myanmar dan Thailand hingga perang saudara di Suriah.

Reaksi tersebut juga jauh lebih kuat daripada tanggapan perusahaan terhadap laporan genosida dan kerja paksa di provinsi Xinjiang China, terakhir kali perusahaan menjauhkan diri dari sebuah negara dalam jumlah besar, yang melihat beberapa perusahaan Barat memutuskan hubungan dengan industri kapas China.

Perusahaan takut langgar aturan?

Banyak perusahaan mungkin juga terlibat dalam "kepatuhan berlebihan" karena mereka mengantisipasi sanksi di masa depan, kata Agathe Demarais, direktur prakiraan global di Economist Intelligence Unit.

Sejak awal Maret, sekitar 1.200 tindakan hukuman baru telah diluncurkan oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, Swiss, Jepang, Inggris, dan negara-negara lain, menurut jurnalisme nirlaba Jerman CORRECTIV.

Meski begitu, masih ada daftar panjang entitas, perusahaan, dan individu Rusia yang bisa menjadi sasaran.

“Pada dasarnya, perusahaan sangat khawatir akan pelanggaran sanksi AS sehingga mereka melepaskan semua kegiatan, bahkan yang tidak akan dikenakan sanksi AS,” kata Demarais kepada Al Jazeera.