Australia dan Belanda Luncurkan Tindakan Hukum terhadap Rusia atas Jatuhnya Pesawat MH17
Australia dan Belanda mengatakan akan memulai tindakan hukum bersama terhadap Rusia di badan penerbangan PBB atas jatuhnya Malaysia Airlines MH17.
Penulis: Tiara Shelavie
Editor: Miftah
TRIBUNNEWS.COM - Australia dan Belanda mengatakan akan memulai tindakan hukum bersama terhadap Rusia di badan penerbangan PBB atas jatuhnya Malaysia Airlines Flight MH17 delapan tahun lalu.
Seperti yang dilaporkan Reuters Senin (14/3/2022), pesawat Boeing 777 itu terbang dari Amsterdam ke Kuala Lumpur pada 17 Juli 2014.
Menurut penyelidik dan jaksa internasional, pesawat itu dihantam rudal buatan Rusia saat melintasi Ukraina timur.
Insiden itu menewaskan 298 orang di dalamnya.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan Rusia bertanggung jawab di bawah hukum internasional.
Ia mengatakan akan membawa masalah ini ke Organisasi Penerbangan Sipil Internasional PBB (ICAO).
Baca: Rusia Tuding Ukraina Sengaja Tembak Jatuh Pesawat MH17 dengan Misil Bekas Uni Soviet
Baca: Sidang Kasus Ditembak Jatuhnya Pesawat MH17 di Amsterdam, Tersangka Hadapi Dakwaan Pembunuhan
Aksi ini dinilai menjadi langkah maju dalam perjuangan mencari keadilan bagi para korban, termasuk 38 warga Australia.
Pemerintah Belanda mengatakan Dewan Keamanan PBB juga telah diberitahu tentang langkah ini.
"Kematian 298 warga sipil, termasuk 196 warga Belanda, tidak dapat dan tidak boleh dibiarkan tanpa konsekuensi," kata Menteri Luar Negeri Wopke Hoekstra dalam sebuah pernyataan.
"Peristiwa terkini di Ukraina menggarisbawahi pentingnya hal ini."
Prosedur gugatan seperti ini tercantum dalam pasal Konvensi Chicago International Civil Aviation Organization (ICAO) yang dirancang untuk melindungi pesawat sipil dari tembakan senjata.
Pasal itu ditambahkan pada tahun 1984 setelah terjadinya insiden penembakan sebuah pesawat Korea Selatan oleh pejuang Soviet pada tahun sebelumnya.
Kasus ini terpisah dari persidangan 4 orang tersangka yang diduga menembak jatuh MH17.
Vonis untuk sidang pembunuhan itu, yang melibatkan tiga orang Rusia dan seorang Ukraina yang masih buron, diharapkan digelar akhir tahun ini.
Namun, tak satu pun dari para terdakwa menghadiri pengadilan di Amsterdam.
Proses Ganti Rugi
Australia mengatakan sedang mencari ganti rugi penuh dari Rusia untuk kerugian yang disebabkan, dan penangguhan hak suara Rusia di ICAO.
ICAO bertugas menetapkan standar untuk perjalanan udara sipil.
Meskipun tidak memiliki kekuatan regulasi, ICAO yang berbasis di Montreal, Kanada merupakan pusat sistem keselamatan penerbangan global.
Morrison mengatakan invasi Rusia yang tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan yang dimulai bulan lalu menyoroti perlunya meminta pertanggungjawaban Rusia.
Ia menyebut Rusia melakukan "pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional".
Australia dan Belanda mengatakan mereka akan mengandalkan bukti bahwa MH17 ditembak jatuh oleh sistem rudal darat-ke-udara Rusia yang diangkut dari Rusia di bawah kendali separatis yang didukung Rusia dan kembali ke Rusia setelah jatuh.
Sementara itu, Moskow selalu membantah terlibat dalam jatuhnya MH17.
Rusia, sebagai gantinya, menyodorkan berbagai teori alternatif, yang ditolak oleh penyelidik internasional karena tidak didukung oleh bukti.
Negosiasi
Meski hasil di ICAO tidak pasti, para ahli mengatakan langkah itu dapat dilihat sebagai cara lanjutan untuk memaksa Rusia melakukan negosiasi atas insiden tersebut, bahkan ketika mereka terus menyangkal keterlibatan apapun.
Dalam kasus-kasus sebelumnya, diskusi formal ICAO juga telah dilihat sebagai langkah menuju pengajuan gugatan di Mahkamah Internasional di Den Haag, seperti yang dilakukan Iran terhadap Amerika Serikat pada tahun 1989 atas jatuhnya IranAir 655 pada tahun 1988.
Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne mengatakan pada hari Senin bahwa Australia dan Belanda telah melakukan negosiasi dengan Rusia dengan itikad baik tetapi Rusia mundur secara sepihak pada tahun 2020.
Belanda mengatakan tahun lalu ingin membawa Rusia kembali ke meja perundingan tetapi tidak mengesampingkan tindakan hukum.
Sementara ini, belum ada komentar dari kementerian luar negeri Rusia.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)