AS: China akan Hadapi Konsekuensi Jika Bantu Rusia Hindari Sanksi
Joe Biden telah berkomunikasi dengan Partai Komunis China (PKC) yang berkuasa di China tentang konsekuensinya jika bantu Rusia.
Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) akan 'secara mutlak' merespons jika China berupaya membantu Rusia mengatasi konsekuensi sanksi ekonomi yang telah dijatuhkan AS dan sekutunya atas operasi militer khusus yang dilancarkan ke Ukraina.
Pernyataan ini disampaikan Penasehat Keamanan Nasional AS, Jake Sullivan.
Dikutip dari laman Sputnik News, Selasa (15/3/2022), ia menjelaskan bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah berkomunikasi dengan Partai Komunis China (PKC) yang berkuasa di China tentang konsekuensinya, namun menolak untuk menyampaikan rincian lebih lanjut.
"Saya tidak akan duduk di sini di depan umum dan menebarkan ancaman. Namun apa yang akan saya katakan kepada anda adalah bahwa kami berkomunikasi secara langsung, secara pribadi ke China bahwa pasti akan ada konsekuensi untuk upaya penghindaran sanksi skala besar atau dukungan kepada Rusia," tegas Sullivan.
Baca juga: Mantan Presiden Amerika Barack Obama Terpapar Covid-19, Sang Istri Negatif
Baca juga: Amerika Serikat Gelontorkan 200 Juta Dolar AS untuk Bantu Ukraina Hadapi Rusia
Sullivan memang tidak merinci apakah AS berencana menghukum China atas intelijen yang menyatakan bahwa PKC mengetahui rencana Kremlin untuk memulai operasi militer khusus di Ukraina.
Ia juga menghindari pertanyaan langsung tentang apakah Biden menganggap Presiden China Xi Jinping sebagai 'ko-konspirator' Presiden Rusia Vladimir Putin.
Namun dirinya mengakui bahwa AS mencurigai PKC mengetahui rencana Kremlin sebelum 24 Februari 2022, saat operasi militer khusus di Ukraina mulai diberlakukan.
"Kami meyakini bahwa China, pada kenyataannya, menyadari sebelum invasi terjadi bahwa Vladimir Putin sedang merencanakan sesuatu. Mereka mungkin tidak tahu sepenuhnya, karena sangat mungkin bahwa Putin berbohong kepada mereka dengan cara yang sama seperti ia berbohong ke negara Eropa dan lainnya," kata Sullivan.
Lebih lanjut ia menyatakan bahwa pemerintahan Biden memantau dukungan materi dan ekonomi yang diduga diperluas PKC ke Kremlin dan menegaskan bahwa itu adalah 'keprihatinan' bagi Gedung Putih.
AS dan sekutu dekatnya di seluruh dunia pun telah memberlakukan sanksi keras terhadap aset keuangan, penerbangan dan energi Rusia, serta bank sentral negara itu, karena peluncuran operasi militer khusus pada 24 Februari lalu di Ukraina.
Baca juga: Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov Temui Tentara Militernya di Kyiv, Sebut Bagian dari Pasukan Rusia
Baca juga: UPDATE Perang Rusia-Ukraina: Wakil 2 Negara Bahas Gencatan Senjata Lagi, Kuburan Massal Mariupol
Sementara Putin mengatakan bahwa dirinya terpaksa memulai serangan di tengah pengeboman yang terus berlanjut terhadap Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Lugansk (LPR), yang diduga dilakukan oleh pasukan Ukraina serta kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk.
China pun menolak untuk mengikuti AS dan sekutunya, mengulangi bahwa Rusia tetap menjadi 'mitra strategis paling penting' PKC.
Xi dikabarkan tidak secara terbuka mengumumkan langkah-langkah khusus untuk membantu ekonomi Rusia yang terkena sanksi secara signifikan.
Sementara itu China telah membantah tuduhan bahwa mereka mengetahui tentang rencana bahwa Putin akan memulai operasi militer khusus di Ukraina, dan menyebut klaim tersebut sebagai 'spekulasi'.
AS sebelumnya mengeluarkan peringatan serupa setelah China dituduh membeli minyak Iran yang dikenai sanksi.
Negara itu secara berkala menampar perusahaan China yang lebih kecil dengan sanksi sekunder atas klaim bahwa mereka terlibat dalam perdagangan dengan Iran, namun tidak mengambil langkah lebih besar terhadap China dan PKC yang berkuasa.
--
