Uni Eropa Terpecah soal Sanksi Rusia, Ada yang Mendukung, Ada yang Ingin Lindungi Ekonominya Sendiri
Jerman dan Italia merupakan dua dari beberapa negara yang mencoba mencegah dijatuhkannya lebih banyak sanksi lagi kepada Rusia.
Penulis: Tiara Shelavie
Editor: Inza Maliana
TRIBUNNEWS.COM - Tak semua negara-negara anggota Uni Eropa menyetujui dijatuhkannya berbagai sanksi kepada Rusia atas invasinya ke Ukraina.
Dilansir Daily Mail, Jerman dan Italia merupakan dua dari beberapa negara yang mencoba mencegah dijatuhkannya lebih banyak sanksi lagi kepada Rusia, demi melindungi ekonomi mereka sendiri.
Padahal, ada tekanan dari Polandia dan negara-negara Baltik yang berbatasan dengan Rusia.
Presiden Rusia mengklaim usaha dominasi global Barat akan segera berakhir saat ia mengecam sanksi yang dijatuhkan UE.
Putin menyebut UE 'tidak menginginkan Rusia yang kuat dan berdaulat'.
Kini, UE mulai terpecah menjadi tiga.
Jerman - dengan dukungan dari Italia, Hongaria, Bulgaria dan Yunani - dinilai terang-terangan mengerem sanksi untuk Rusia.
Baca juga: Rusia Tingkatkan Serangan ke Kyiv, Komisi Eropa Sepakati 6 Sanksi untuk Kremlin Moskow
Baca juga: Imbas Sanksi Barat, Rusia Dikeluarkan dari Keanggotaan Badan Sertifikasi Kapal
Hal ini terjadi ketika negara-negara pro-sanksi, yang dipimpin oleh Polandia dan negara-negara Baltik, mendorong pembatasan lebih lanjut terhadap Rusia dan para oligarki.
Perselisihan internal di dalam UE sekarang berkecamuk antara 'Sanctionistas', negara-negara yang pro-sanksi, dan 'Contras', negara-negara yang memprioritaskan ekonomi mereka sendiri.
Seorang diplomat UE mengatakan kepada The Times:
"Semakin jelas dari hari ke hari bahwa tiga pihak terbentuk: Polandia dan negara-negara Baltik, yang dikenal sebagai Sanctionistas yang menginginkan sanksi yang lebih banyak dan lebih kuat."
"Jerman, Italia, Hongaria, Bulgaria — Contras — yang memprioritaskan kepentingan ekonomi mereka sendiri; dan sisanya, negara-negara 'netral'."
Uni Eropa mengeluarkan sanksi putaran keempat pada hari Selasa (15/3/2022).
Tetapi Jerman diketahui melakukan pertemuan dengan setidaknya tiga pemerintah lain untuk membahas penghentian tindakan lebih lanjut.