Sindir Media Barat, Menlu Rusia Sebut AS dan Sekutunya Mengobarkan Perang Informasi
Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov menilai Barat sedang mengobarkan perang informasi melawan negaranya.
Penulis: Ika Nur Cahyani
Editor: Nuryanti
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov menilai Barat sedang mengobarkan perang informasi melawan negaranya.
Bicara dalam sebuah wawancara di RT TV pada Jumat (18/3/2022), Lavrov juga menyinggung unsur terorisme informasi.
"Pergantian pengertian sering terjadi. Ketika sesuatu terjadi, seperti protes massa, demonstrasi yang mereka (Barat) tidak suka, mereka langsung menyebutnya terorisme domestik."
"Ini perang. Ini perang yang melibatkan metode terorisme informasi. Ada tidak ada keraguan tentang ini," katanya, dikutip dari kantor berita Rusia, TASS.
Menurut pejabat Putin ini, bidang informasi global didominasi media Amerika dan Inggris serta dunia Anglo-Saxon.
Baca juga: Pesawat Militer Amerika Jatuh di Dekat Perbatasan Rusia
Baca juga: Sejumlah Bantuan Militer Dikirim Sekutu ke Ukraina, Drone hingga Sistem Rudal Pertahanan Udara
Anglo-Saxon istilah untuk negara-negara berbudaya khas dan berbeda sejarah sosial budaya dengan negara di daratan Eropa barat lainnya yang disebut kontinental.
Britania Raya, Irlandia, Amerika Serikat, dan Australia adalah negara-negara yang disebut sebagai Anglo-Saxon.
Di sisi lain, kata Lavrov, Rusia berada di posisi yang sederhana.
"Kami sudah lama memahami bahwa tidak ada media Barat yang independen. Di Amerika Serikat, hanya Fox News yang mencoba menyajikan beberapa sudut pandang alternatif."
"Tetapi ketika Anda menonton saluran lain, ketika Anda membaca jejaring sosial dan platform internet, ketika penjabat presiden diblokir, Anda menyadari bahwa penyensoran ini berlanjut dalam skala besar," tegas Lavrov.
Dalam kesempatan itu, Menlu Rusia ini juga menyinggung platform media sosial salah satunya TikTok.
Lavrov menilai, Washington berusaha menarik anak-anak melalui platform ini.
"Saya yakin ini upaya untuk mencuci otak mereka seumur hidup, dan ini tidak senonoh dan tidak adil."
"Kalau mau persaingan informasi, kalau mau persaingan antar media, maka harus ada aturannya," kata Menlu.