Selain di Rakhine, Komunitas Rohingya juga menyebar di bagian lain Myanmar serta di kamp-kamp pengungsi di negara tetangga Bangladesh dan negara lain.

Mereka dianggap sebagai salah satu minoritas yang paling teraniaya di dunia.

Pada awal abad ke-21, Rohingya merupakan sepertiga dari populasi di negara bagian Rakhine, dengan umat Buddha merupakan mayoritas.

Penggunaan istilah Rohingya sangat diperdebatkan di Myanmar.

Para pemimpin politik Rohingya menyatakan bahwa komunitas mereka adalah komunitas etnis, budaya, dan bahasa yang berbeda yang berakar dari nenek moyang mereka hingga akhir abad ke-7.

Namun, populasi Buddhis yang lebih dominan pada umumnya menolak istilah Rohingya.

Mereka menyebut Rohingya sebagai Bengali, dan menganggap komunitas tersebut umumnya terdiri dari imigran ilegal dari Bangladesh saat ini.

Selama sensus 2014—yang pertama dilakukan dalam 30 tahun—pemerintah Myanmar membuat keputusan 11 jam untuk tidak menghitung mereka yang ingin mengidentifikasi diri sebagai Rohingya.

Pemerintah hanya akan menghitung mereka yang menerima klasifikasi Bengali.

Langkah itu dilakukan setelah adanya ancaman boikot terhadap sensus oleh umat Buddha Rakhine.

Hampir semua Rohingya di Myanmar tidak memiliki kewarganegaraan.

Mereka juga tidak dapat memperoleh kewarganegaraan sejak lahir di Myanmar karena Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 tidak memasukkan Rohingya ke dalam daftar 135 kelompok etnis nasional yang diakui.

Sejak kuartal terakhir abad ke-20, banyak Rohingya secara berkala terpaksa meninggalkan rumah mereka, baik ke daerah lain di Myanmar atau ke negara lain.

Mereka harus pergi karena adanya kekerasan antarkomunal dengan komunitas Buddhis di negara bagian Rakhine atau yang lebih umum, karena kampanye oleh tentara Myanmar, di mana mereka kerap menjadi sasaran.

Gelombang pengusiran yang signifikan telah terjadi, termasuk pada tahun 1978, 1991–1992, 2012, 2015, 2016, dan 2017.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)