TRIBUNNEWS.COM - Jepang menambahkan 25 orang Rusia ke daftar sanksi sebagai tanggapan atas perang Ukraina.

Kementerian Keuangan Jepang akan membekukan aset 25 warga Rusia dan melarang ekspor ke 81 organisasi Rusia, dikutip dari CNN Internasional, pada hari Jumat (25/3/2022).

Sanksi ini membuat jumlah total orang Rusia yang menjadi target pembekuan aset Jepang menjadi 101 orang.

Sasaran sanksi baru termasuk Igor Shuvalov, mantan wakil perdana menteri Rusia dan ketua bank besar milik negara Vnesheconombank, dan lima kerabat oligarki Sergey Chemezov.

Sebelumnya, Tokyo telah meluncurkan serangkaian tindakan hukuman terhadap Moskow dalam beberapa pekan terakhir.

Sanksi terbaru datang ketika Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida berjanji pada hari Rabu (23/3/2022) untuk mengungkap lebih banyak dukungan untuk Ukraina pada KTT G7 di Brussels, Belgia.

Baca juga: Inggris Umumkan 65 Sanksi Baru Rusia, Targetkan Oligarki, Pembekuan Aset, dan Larangan Perjalanan

Jepang Menargetkan Sanksi Ekonomi

Dikutip dari Al Jazeera, Fumio Kishida mengatakan pada hari Kamis (24/3/2022), Jepang akan mengambil langkah-langkah untuk mencabut status perdagangan "negara yang paling disukai" Rusia.

Mereka juga mencegah pertukaran mata uang kripto domestik melakukan transaksi dengan entitas yang terkena sanksi.

Tokyo telah memfokuskan sanksi pada wakil kepala staf untuk pemerintahan Presiden Vladimir Putin, kepala Republik Chechnya, dan eksekutif perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan Kremlin.

Negara Matahari Terbit itu juga menargetkan bank sentral Rusia, membatasi akses negara itu ke sistem pembayaran internasional SWIFT, dan melarang ekspor peralatan kilang minyak yang terikat ke Rusia.

Perusahaan Jepang terkemuka termasuk Toyota, Honda, Nintendo dan Sony juga telah menghentikan ekspor ke Rusia, dengan alasan kekhawatiran tentang logistik, rantai pasokan atau keselamatan.

Jepang adalah bagian dari sekutu terdekat Amerika Serikat di Asia, yang telah mengambil sikap lebih keras terhadap Moskow daripada negara-negara lain di kawasan itu.

Selain Jepang, ada Korea Selatan, Singapura, dan pulau Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri yang mengumumkan sanksi terhadap Moskow.