TRIBUNNEWS.COM, LUGANSK – Pemimpin Republik Rakyat Lugansk, Leonid Pasechnik, menyatakan referendum bisa digelar segera di wilayah itu untuk menentukan integrasi Lugansk ke Federasi Rusia.

"Saya pikir dalam waktu dekat akan diadakan referendum di wilayah republik, di mana rakyat akan menggunakan hak konstitusional mutlak mereka dan menyatakan pendapat mereka untuk bergabung dengan Federasi Rusia", kata Pasechnik dikutip Sputniknews.com, Minggu (27/3/2022).

Lugansk, serta Donetsk, memproklamasikan kemerdekaannya pada 2014, setelah kudeta kekerasan di Kiev. Rusia sudah mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Lugansk dan Donetz.  

Baca juga: Ukraina Bersedia Bicarakan Pengakuan Lugansk dan Donetsk, Tetapi Ada Syaratnya

Baca juga: Sebulan Terakhir, 1.200 Lebih Warga Donetsk, Lugansk, dan Ukraina Diberi Suaka Sementara di Rusia

Baca juga: Pimpinan Milisi Donetsk - Lugansk Perintahkan Mobilisasi Militer Umum Hadapi Ukraina

Kedua republik mengadakan referendum kemerdekaan dan menyatakan rencana untuk bergabung dengan Rusia, yang ditanggapi pemerintah baru di Kiev lewat operasi militer.

Sebagai akibat dari perang selama delapan tahun di Donbass, lebih dari 13.000 orang tewas. Pada Februari 2022, pengeboman intensif pasukan Kiev mengakibatkan evakuasi massal dari DPR dan LPR.

Kedua republik mengajukan banding ke Rusia, meminta bantuan, dan Moskow meluncurkan operasi khusus di Ukraina.

Presiden Vladimir Putin menegaskan akan menghentikan genosida pasukan Kiev, dan mencatat tujuan operasi adalah demiliterisasi dan denazifikasi Ukraina.

Dubes Rusia Sindir Washington

Di Washington, Duta Besar Rusia untuk AS, Anatoly Antonov, menyatakan tidak seperti AS, Rusia melakukan segalanya untuk menghentikan kejahatan perang.

“Operasi khusus Rusia bertujuan mengakhiri genosida jangka panjang warga sipil di Donbass dan melucuti senjata neo-Nazi di Ukraina,” kata Antonov, Minggu WIB.

“Sudah waktunya memahami negara kita, tidak seperti AS, melakukan segalanya untuk menghentikan kejahatan perang,” lanjut Antonov lewat siaran pers Kedubes Rusia di AS di Telegram.

Mengomentari tuduhan Wakil Menteri Luar Negeri AS Victoria Nuland tentang tanggung jawab atas kematian puluhan ribu tentara Ukraina dan Rusia, Antonov mengatakan "retorika sinis” itu tak dapat diterima.

“Washington harus mengajukan tuntutan terhadap dirinya sendiri karena menghancurkan kota-kota dan membunuh puluhan ribu orang di Yugoslavia, Afghanistan, Irak, Libya dan Suriah,” balas Antonov.

“Kekejaman yang tak terhitung jumlahnya yang menandai jalan intervensi bersenjata AS-NATO tidak terbatas pada sejarah baru-baru ini, " imbuh Antonov.

Mengomentari sanksi baru terhadap anggota Duma Negara Rusia, Antonov mengatakan tindakan itu adalah contoh lain untuk mengaburkan kenyataan.

"Pihak berwenang AS berusaha menghukum anggota Duma Negara karena mengekspresikan posisi mereka sendiri yang bertentangan dengan pedoman Washington," katanya.

"Para legislator membela kepentingan nasional Rusia. Tidak ada cara lain," tandasnya. Menurut Antonov, sanksi baru ditujukan untuk menghancurkan ekonomi dan merusak situasi politik di Rusia.

"Menginjak-injak slogan mereka sendiri tentang kebebasan berbicara dan demokrasi, AS ingin membungkam semua pembangkang," tambahnya.

Duta Besar berjanji :serangan sanksi berantai" pada akhirnya akan gagal mencapai tujuan mereka.

"Ketidakbenaran tidak bisa membuat rakyat Rusia bertekuk lutut. Tidak ada yang bisa memaksa kita untuk mengorbankan kebaikan Tanah Air demi menyenangkan keinginan AS dan sekutunya," katanya.

Antonov meminta Amerika untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dan tidak memaksakan diri dengan mengorbankan Rusia.(Tribunnews.com/Sputniknews.com/xna)