Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, MELITOPOL - Semua kepala sekolah di Melitopol, kota di selatan Ukraina yang sementara waktu sedang diduduki oleh pasukan Rusia, telah menulis surat pengunduran diri.

Hal ini diumumkan oleh Wali Kota Melitopol Ivan Fedorov selama live di laman Facebook-nya.

"Hari ini, keputusan yang sulit namun benar-benar tepat dibuat, semua kepala sekolah, tanpa kecuali, menuliskan surat pengunduran diri sebagai aksi protes, tidak mau bekerja sama dengan penjajah Rusia," kata Fedorov.

Dikutip dari laman Ukrinform, Jumat (1/4/2022), ia juga meminta Halyna Danylchenko, yang ditunjuk sebagai 'penjabat Wali Kota' oleh Rusia, untuk tidak menjadikan anak-anak setempat sebagai 'perisai manusia' atau menyandera mereka.

Baca juga: Belanda Dilaporkan Telah Menerima Lebih dari 21.000 Pengungsi dari Ukraina

Sejak awal April ini, Rusia memang mendesak agar kelas tetap dilanjutkan di sekolah Melitopol, namun sejalan dengan kurikulum yang diberlakukan Rusia, dengan bahasa Rusia sebagai bahasa komando.

Kekuatan pendudukan negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin itu pun berjanji akan membayar guru dengan bonus dalam bentuk mata uang rubel Rusia, jika mereka setuju untuk bekerja sama.

Sebelumnya pada beberapa hari lalu, pasukan Rusia telah menculik Kepala Dinas Pendidikan Dewan Kota Melitopol, Iryna Shcherbak yang menolak bekerja sama.

Perlu diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi nasional negara itu pada 24 Februari lalu bahwa sebagai tanggapan atas permintaan para Kepala Republik Donbass, ia telah membuat keputusan untuk melakukan operasi militer khusus.

Operasi ini dilakukan untuk melindungi orang-orang 'yang telah mengalami pelecehan dan genosida oleh rezim Ukraina selama 8 tahun'.

Kendati demikian, pemimpin Rusia itu menekankan bahwa negaranya tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina.

Baca juga: Militer Rusia Kirimkan 20 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Melitopol Ukraina

Ia juga menekankan operasi tersebut ditujukan untuk 'denazifikasi dan demiliterisasi Ukraina'.

Sementara itu, negara Barat telah memberlakukan sanksi besar-besaran terhadap Rusia karena melakukan invasi ke Ukraina.

Penerapan sanksi ditujukan terhadap badan hukum maupun individu swasta Rusia.