Didesak Mundur, PM Sri Lanka Tawarkan Perundingan dengan Pengunjuk Rasa, tapi Ditolak
Perdana Menteri Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa menawarkan perundingan dengan para pengunjuk rasa yang memintanya mundur dari jabatan.
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Sri Juliati
"Stabilitas politik adalah prasyarat untuk pembicaraan IMF. Rakyat tidak percaya pada pemerintah ini," kata penyelenggara nasional SJB, Eran Wickramaratne, kepada kantor berita Reuters.
"Presiden dan perdana menteri harus mengundurkan diri," kata Wickramaratne.
Baca juga: Sri Lanka Dilanda Krisis Ekonomi, Indonesia Lakukan Pendataan WNI
Mulai negosiasi dengan IMF pekan depan
Sri Lanka akan memulai negosiasi dengan Dana Moneter Internasional (IMF) minggu depan untuk program pinjaman setelah berbulan-bulan tertunda karena krisis yang memburuk.
Sebelumnya pada Rabu (13/4/2022), Bank Dunia merevisi perkiraan pertumbuhan Sri Lanka menjadi 2,4 persen dari 2,1 persen sebelumnya, tetapi memperingatkan bahwa prospek ekonomi terus tetap tidak pasti.
Pada Selasa (12/4/2022), Kepala Bank Sentral Sri Lanka mengatakan menangguhkan pembayaran utang luar negeri dan mengalihkan cadangan devisa yang semakin menipis untuk mengimpor kebutuhan pokok.
IMF mengatakan sedang menilai implikasi spesifik dari pengumuman Selasa tetapi mendukung rencana negara untuk terlibat dengan kreditur.
"Kami menilai utang Sri Lanka tidak berkelanjutan dan bahwa upaya fiskal negara dan penyesuaian kebijakan makroekonomi saja tidak dapat memulihkan keberlanjutan utang," Masahiro Nozaki, Kepala Misi IMF untuk Sri Lanka, mengatakan kepada kantor berita Reuters dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.
"Oleh karena itu, kami menyambut baik rencana pihak berwenang Sri Lanka untuk terlibat dalam dialog kolaboratif dengan kreditur mereka."
Baca juga: Tawaran Presiden Sri Lanka Bentuk Pemerintah Persatuan Ditolak Mentah-mentah Kelompok Oposisi
Ketidakstablian ekonomi jadi risiko utama
Analis di JP Morgan telah menggarisbawahi ketidakstabilan politik sebagai risiko utama karena pemerintah berjuang untuk mendapatkan bantuan eksternal.
Akar krisis terletak pada salah urus keuangan publik yang menurut para kritikus telah diperburuk oleh pemotongan pajak yang diberlakukan oleh pemerintah tepat sebelum pandemi COVID-19.
Baca juga: Oposisi Sri Lanka Tolak Tawaran Presiden Bentuk Pemerintah Persatuan
Berita lain terkait dengan Krisis Sri Lanka
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)
