TRIBUNNEWS.COM - Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) meminta Inggris meninjau kembali skema Rumah untuk Ukraina (Homes for Ukraine), menyusul laporan adanya dugaan pelecehan seksual.

Program Homes for Ukraine merupakan skema untuk menampung pengungsi dari Ukraina, yang memungkinkan warga di Inggris menawarkan rumahnya untuk ditinggali selama enam bulan.

Namun muncul kekhawatiran bahwa para pengungsi wanita berisiko mengalami pelecehan seksual.

Diketahui, ada lebih dari 150.000 orang mendaftar sebagai tuan rumah 'Homes for Ukraine' menjelang peluncurannya pada 18 Maret lalu.

Pekan lalu, The Times merilis laporan penyelidikannya yang mengungkap sejumlah pria lajang di Inggris melakukan tindakan pelecehan kepada pengungsi wanita.

Baca juga: Wakil Perdana Menteri: Putin Dapat Dihentikan oleh Tentara Ukraina, Sanksi dan Negosiasi

Baca juga: Mengenal Moskva, Kapal Perang Utama Rusia yang Tenggelam di Laut Hitam Setelah Dirudal Ukraina

Pria-pria tersebut ingin tidur bersama dan mengirim pesan yang menjurus ke arah seksual kepada para korban perang.

Laporan itu muncul ketika James Jamieson, ketua Asosiasi Pemerintah Lokal (LGA), memperingatkan kemungkinan pengungsi Ukraina bisa menjadi tunawisma.

Kepada PA Media, Jamieson mengatakan terjadi peningkatan jumlah pengungsi Ukraina yang keluar dari rumah tempatnya tinggal dengan alasan hubungan yang retak dengan tuan rumah.

Dalam sebuah pernyataan pada Rabu, UNHCR menyarankan kepada pemerintah Inggris agar pengungsi wanita, terlebih yang memiliki anak, ditempatkan di kediaman warga yang sudah berkeluarga.

"Pencocokan yang dilakukan tanpa pengawasan yang tepat dapat meningkatkan risiko yang mungkin dihadapi perempuan, selain trauma pemindahan, perpisahan keluarga, dan kekerasan yang sudah dialami," katanya, dikutip dari Al Jazeera.

Pemerintah Inggris dilaporkan tidak mencocokkan pengungsi dengan tuan rumah yang terdaftar dalam skema Homes for Ukraine.

Sebaliknya, calon tuan rumah ini langsung menghubungi warga Ukraina, kebanyakan menggunakan grup Facebook dan platform media sosial lainnya.

"Kami takut proses pencocokan gratis untuk semua terbuka lebar untuk dieksploitasi oleh pedagang manusia dan orang lain yang senang memangsa pengungsi yang rentan," ujar Louise Calvey, kepala layanan dan perlindungan di badan amal Inggris Refugee Action.

Seorang jubir pemerintah Inggris mengatakan Home Office sedang melakukan pemeriksaan keamanan dan latar belakang semua tuan rumah yang terdaftar.