TRIBUNNEWS.COM - Seorang YouTuber bernama Graham Phillips dituduh berpotensi melakukan kejahatan perang oleh parlemen Inggris.

Phillips adalah pria kelahiran Inggris yang pindah ke Ukraina satu dekade lalu dan menjadi pro-Rusia.

Dilansir The Guardian, ketika Graham Phillips pertama kali pindah dari London ke Ukraina, pegawai negeri kelahiran Nottingham itu membuat blog pribadi yang berisi ulasan tentang rumah bordil dengan pengamatan tentang kehidupan sehari-hari di Kyiv.

Kini, YouTuber pro-Kremlin itu mendapati dirinya dituduh di parlemen atas potensi kejahatan perang setelah mewawancarai sesama warga Inggris yang ditangkap oleh tentara Rusia.

Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan kepada anggota parlemen bahwa dia prihatin dengan "pesan propaganda" Phillips yang menampilkan Aiden Aslin.

Baca juga: Dua Tentara Inggris Tawanan Rusia Memohon Ditukar dengan Sekutu Putin yang Ditahan Ukraina

Baca juga: Kelompok Neo Nazi Ukraina Batalyon Azov di Mariupol Tolak Menyerah ke Rusia

Aiden Aslin adalah seorang warga negara Inggris yang menghabiskan empat tahun terakhir di Ukraina dan bertugas di angkatan bersenjata negara itu.

Aslin baru-baru ini ditahan pasukan Rusia.

Anggota parlemen lokal Aslin Robert Jenrick menyebut Aslin diborgol, terluka secara fisik dan diwawancarai di bawah tekanan untuk tujuan propaganda.

Jenrick mengatakan hal itu adalah pelanggaran konvensi Jenewa tentang perlakuan terhadap tawanan perang dan bahwa sang pewawancara, Graham Phillips, berada dalam bahaya penuntutan atas kejahatan perang.

Baik Aslin dan Phillips sama-sama berasal dari Nottinghamshire.

Aslin yang berusia 28 tahun berasal dari kota Newark-on-Trent, sangat dekat dari kota asal Phillips.

Namun justru konflik lah yang mempertemukan mereka, meski mereka berada di pihak yang berbeda.

Ketika Aslin pindah ke Ukraina, bertemu dengan seorang wanita lokal dan bergabung dengan angkatan bersenjata negara itu, Phillips mengambil jalan yang sangat berbeda.

Phillips telah lama menjadi sosok favorit bagi pemerintah separatis Ukrana pro-Rusia di wilayah Donbas.