TRIBUNNEWS.COM - Seorang anggota parlemen Inggris diduga menonton film dewasa saat rapat.

Rapat digelar di House of Commons.

Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson mengatakan menonton pornografi di tempat kerja sebagai perilaku yang sangat tidak dapat diterima.

"Jelas tidak dapat diterima bagi siapa pun untuk melakukan hal semacam itu di tempat kerja," kata Boris Johnson, seperti dikutip dari News Sky.

"Itu akan sama untuk pekerjaan apa pun di seluruh negeri."

"Jelas perilaku seperti itu sama sekali tidak dapat diterima."

Johnson menambahkan bahwa prosedur yang tepat sekarang perlu diambil oleh pengawas pengaduan parlemen independen dengan memahami fakta.

Baca juga: Televisi Rusia Permalukan Tentara Inggris yang Ditangkap Ikut Perang Ukraina

Baca juga: Pasukan Rusia Tangkap Andre Hill, Tentara Bayaran Inggris di Ukraina

Anggota parlemen yang bersangkutan tidak disebutkan namanya secara terbuka tetapi dua anggota parlemen Konservatif perempuan memberi tahu ketua partai selama pertemuan pada hari Selasa (26/4/2022) bahwa mereka telah melihat anggota parlemen laki-laki menonton film dewasa di teleponnya di Commons.

Para menteri telah berbicara menentang dugaan perilaku tersebut, dengan menteri efisiensi pemerintah Jacob Rees-Mogg mengatakan itu "luar biasa dan mengerikan".

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Sajid Javid mengatakan budaya perlu diubah di Westminster menyusul beberapa contoh perilaku yang tidak pantas dan seksis.

Jaksa Agung Suella Braverman menyarankan jika tuduhan itu terbukti pelakunya bisa diskors atau bahkan dikeluarkan dari DPR.

Tuduhan itu muncul setelah laporan yang menunjukkan 56 anggota parlemen, termasuk tiga menteri kabinet, menghadapi klaim pelanggaran seksual yang telah dirujuk ke layanan pengaduan resmi.

Sementara itu, laporan Mail on Sunday yang mengutip anggota parlemen Tory yang tidak disebutkan namanya, mengklaim bahwa wakil pemimpin Partai Buruh Angela Rayner dengan sengaja menyilangkan kakinya untuk mengalihkan perhatian Boris Johnson di Commons - telah memicu kritik di seluruh spektrum politik.

Hukuman Dikeluarkan dari Parlemen