TRIBUNNEWS.COM - Warga Filipina akan segera memilih presiden baru mereka pada 9 Mei mendatang.

Putra diktator Ferdinand Marcos, Ferdinand Marcos Jr, menjadi calon terdepan.

Jika Marcos Jr akhirnya memenangkan pemilihan, para ahli menganalisis apa yang akan terjadi pada Filipina dan hubungannya dengan dua negara besar, seperti Amerika dan China.

Presiden saat ini Rodrigo Duterte, dikenal lebih pro terhadap China.

Dilansir CNN.com, berbicara di Aula Besar Rakyat Beijing selama kunjungan kenegaraan pertamanya ke China pada tahun 2016, Duterte menggembar-gemborkan era baru yang berani dalam kebijakan luar negeri negaranya.

"Amerika telah kalah sekarang," katanya.

"Saya telah menyesuaikan diri dalam aliran ideologis Anda."

Meski Duterte kemudian mengklarifikasi bahwa dia tidak berencana untuk memutuskan hubungan dengan Amerika Serikat, yang merupakan sekutu perjanjian dan mitra diplomatik lama, dia terus mengancam meregangkan hubungan sambil beralih ke China, meskipun ada perselisihan teritorial yang membara dengan Beijing.

Baca juga: Fakta-fakta Pemilihan Presiden Filipina 2022: Jadwal hingga Kandidat Terdepan

Baca juga: Jika Marcos Menangi Pilpres, Filipina Berpotensi Hidupkan Kembali PLTN

Kini, dengan pemilihan untuk memutuskan pengganti Duterte beberapa hari lagi, para analis mengatakan ada peluang untuk "mengatur ulang" hubungan Filipina dengan kedua kekuatan besar, yang hasilnya dapat mengubah keseimbangan kekuatan di Asia.

Bagaimana bentuk hubungan itu bisa mengarah pada tujuan calon presiden saat ini, Ferdinand Marcos Jr.

Putra mendiang diktator Filipina yang digulingkan itu secara luas dipandang lebih bersahabat dengan China daripada saingannya, Leni Robredo.

Siapa yang dipilih orang Filipina ketika mereka memberikan suara mereka pada hari Senin, akan mendatangkan konsekuensi.

Bagi AS, hubungan dekat dengan Filipina, termasuk rotasi pasukan Amerika di sana di bawah perjanjian dua dekade, sangat penting untuk strateginya di kawasan itu.

Washington telah berusaha untuk melawan jejak Beijing yang semakin berkembang.

Filipina berada di garis depan ambisi China di Laut China Selatan.

Manila dalam beberapa tahun terakhir menuduh Beijing mencoba mengintimidasi kapal penjaga pantainya dan membentuk "milisi maritim" untuk memadati kapal penangkap ikannya.

Beijing mengklaim sebagian besar perairan yang kaya sumber daya itu sebagai miliknya.

China terus mengklaim wilayah perairan bahkan setelah Manila menentangnya di pengadilan arbitrase internasional dan menang.

Tetapi Duterte tidak banyak menekankan hasil keputusan pengadilan 2016 itu, kata para analis.

Seberapa banyak Presiden Filipina berikutnya menggunakan keputusan itu untuk mendorong kembali China yang ekspansif, akan mengirim sinyal tidak hanya kepada para pemimpin negara-negara Asia Tenggara lainnya yang membantah klaim teritorial China, tetapi juga ke Beijing.

"Filipina memiliki kepentingan strategis yang sangat signifikan bagi keduanya (AS dan China). China saat ini dikonsumsi oleh urusan domestik tetapi juga terus memperluas aktivitasnya di Laut China Selatan," kata Joshua Kurlantzick, rekan senior untuk Asia Tenggara di Dewan Hubungan Luar Negeri di New York.

"Dan AS pasti akan menginvestasikan upaya yang signifikan untuk menjalin ikatan dengan siapa pun yang memimpin Filipina, hanya untuk alasan strategis - Filipina memiliki kepentingan strategis yang kritis, dan ada juga hubungan yang sudah berlangsung lama," katanya.

Usaha menyeimbangkan

Manila telah lama berusaha untuk menyeimbangkan hubungannya dengan kekuatan-kekuatan ini (AS dan China), atau "mempermainkannya" satu sama lain.

Setiap Presiden yang berkuasa perlu menavigasi hubungan dengan keduanya, terutama setelah sikap pro-China Duterte.

Marcos, yang pasangannya adalah putri Duterte, Sara, telah bertahun-tahun menyerukan Manila untuk berurusan dengan Beijing secara bilateral atas klaim teritorial.

Para kritikus melihat sikapnya sebagai penghormatan terhadap China.

Dalam beberapa bulan terakhir, Marcos telah bertemu dengan Duta Besar China Huang Xilian.

Beijing telah memuji hubungannya dengan Duterte sejak kunjungan pertamanya ke China, yang digambarkan oleh pemimpin China Xi Jinping bulan lalu sebagai "perjalanan pemecah kebekuan yang menandai tonggak sejarah hubungan China-Filipina".

Xi juga mengatakan China siap untuk terus meningkatkan hubungan.

Niat baik tampaknya meluas ke Marcos, yang telah membangun hubungan baik dengan Duta Besar China Huang Xilian dalam beberapa bulan terakhir.

Huang mengatakan dalam sebuah acara di bulan Oktober bahwa merupakan "kehormatan besar" untuk bertemu dengan Marcos.

Soal AS, satu masalah adalah soal gugatan hak asasi manusia di AS yang mencari kompensasi bagi para korban mendiang rezim brutal Marcos Sr.

Analis menyebut hal ini dapat memperumit kunjungan presiden masa depan ke Amerika Serikat, jika Marcos menang.

Meski Marcos baru-baru ini mencirikan hubungan dengan Amerika Serikat "istimewa", sebuah penghinaan yang dirasakan dari Gedung Putih dapat mendorong Marcos lebih dekat ke Beijing.

Namun seberapa jauh Marcos bisa condong ke China mungkin dibatasi oleh publik yang ingin melihat garis yang pragmatis tapi lebih tegas di China daripada yang mereka lakukan di bawah Duterte, menurut Richard Heydarian, seorang profesor ilmu politik di Polytechnic University of the Philippines.

Marcos juga perlu mengelola pendirian militer yang kritis terhadap China, tambahnya.

"Dan untuk (Robredo), dia juga tidak bisa mengambil kebijakan konfrontatif terhadap China, karena kenyataannya mayoritas orang Filipina dan bahkan militer Filipina, mengakui keterbatasan Filipina dalam hal melawan China."

"Banyak orang Filipina juga menyatakan kesediaan mereka untuk mendukung hubungan ekonomi produktif dengan China," katanya.

Heydarian menambahkan Robredo juga terbuka untuk keterlibatan ekonomi, sejauh tidak bertentangan dengan kedaulatan Filipina.

Tahun-tahun terakhir Duterte di kantor menggarisbawahi keseimbangan sensitif, ketika Presiden memutar kembali retorikanya sendiri terhadap Amerika Serikat.

Ia tidak hanya mundur dari sumpah untuk mengakhiri perjanjian yang mengatur kehadiran pasukan Amerika di negara itu, tetapi juga menjadi tuan rumah bersama latihan militer dengan pasukan AS dan mendorong kembali kehadiran maritim China.

"Kenyataannya adalah bahwa China tidak membalas serangan pesona Presiden Duterte ... janji investasi China, yang sebagian besar ilusi, membuat Duterte membuat banyak konsesi geopolitik," kata Heydarian.

Masa depan yang belum pasti

Apakah, atau sampai sejauh mana, Marcos akan mencoba memperluas poros Duterte ke China masih belum jelas, kata para ahli.

Para ahli beranggapan tidak adanya kebijakan luar negeri Marcos yang terperinci, atau informasi tentang siapa yang akan memimpin urusan luar negerinya.

Tetapi ada tanda-tanda bahwa Marcos, tidak seperti Robredo, mungkin lebih dekat dengan Duterte dalam menangani masalah di Laut China Selatan.

Robredo telah menjelaskan sepanjang kampanyenya bahwa dia akan melibatkan China secara multilateral.

"Ia mengandalkan kekuatan dalam jumlah di samping negara-negara sahabat untuk membantu negara kecil seperti Filipina melakukan apa yang diperlukan untuk menggunakan penghargaan arbitrase 2016 (Laut China Selatan) menuju kepentingan nasionalnya," kata Charmaine Misalucha-Willoughby, seorang profesor studi internasional di Universitas De La Salle di Manila, Filipina.

Bagi Robredo untuk mengizinkan kesepakatan tertentu dengan China, seperti eksplorasi minyak bersama di Laut China Selatan, terhenti mengenai apakah China mengakui putusan pengadilan atas klaim Laut China Selatan Filipina, tambahnya.

Marcos, juga, dalam debat awal tahun ini, tampak keras terhadap China.

Ia mengatakan akan mengirim kapal perang ke Laut China Selatan untuk melindungi klaim teritorial Filipina.

Tetapi kelangkaan detail telah menimbulkan pertanyaan apakah itu klaim palsu.

Sebaliknya, para analis menunjuk pada seruannya yang sudah berlangsung lama untuk resolusi bilateral.

"Marcos bersikeras bahwa dia akan berurusan dengan China dengan cara yang lebih bilateral, yang entah bagaimana adalah apa yang diinginkan Beijing, dan menempatkan Filipina, sekali lagi, dalam posisi lemah," kata Aries Arugay, seorang rekan tamu di ISEAS- Institut Yusof Ishak di Singapura.

Tetapi Arugay juga menunjuk pada masalah keseimbangan, menambahkan bahwa bahkan jika Marcos mengejar hubungan yang lebih dalam dengan Beijing, itu mungkin tidak harus mengorbankan hubungan dengan AS.

"Sama seperti Presiden Filipina lainnya, jika dia menang, (Marcos) juga akan mencoba mendekati AS, karena apa pun yang terjadi, Presiden baru akan memiliki kesempatan untuk reboot," katanya.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)