Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Para anggota parlemen Jepang (DPR) hari ini (11/5/2022) lewat rapat pleno majelis tinggi sepakat dan menetapkan revisi UU Perizinan Guru dengan menghapus sistem perpanjangan lisensi guru Jepang.

Undang-undang yang direvisi,  menghapuskan "sistem pembaruan lisensi guru" yang mengharuskan pembaruan lisensi guru setiap 10 tahun dan menetapkan sistem pelatihan baru (tanpa perlu perpanjangan lagi)  dan latihan guru mulai April tahun depan.

Telah disetujui  oleh sejumlah besar anggota DPR yang mendukung Revisi Undang-Undang Perizinan Guru yang menetapkan batas waktu untuk menghapus sistem perpanjangan lisensi guru diberlakukan per 1 Juli, dan guru dengan lisensi yang tanggal kedaluwarsanya akan berakhir setelah itu tidak perlu mengikuti kursus atau memperbaharui.

Di sisi lain, untuk memastikan peningkatan kualifikasi guru, sistem pelatihan baru akan dibentuk mulai 1 April tahun depan, dan Dewan Pendidikan wajib membuat catatan pelatihan untuk setiap kepala sekolah dan guru, dan bimbingan akan diberikan berdasarkan catatan.

Undang-undang yang direvisi disahkan pada sidang pleno Dewan Penasihat pada tanggal 11 Mei 2022, dan disahkan  oleh sejumlah besar pendukung seperti LDP dan Komeito, Partai Demokrat Konstitusional, Nippon Ishin no Kai, dan Partai Demokrat, Partai untuk Rakyat.

Menanggapi hal ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sedang mempelajari operasi konkret dari sistem pelatihan baru, seperti isi catatan pelatihan dan metode bimbingan dan saran, dan akan merumuskan pedoman pada musim panas mendatang sekitar Juli-Agustus mendatang.

Sementara itu beasiswa (ke Jepang), belajar gratis di sekolah bahasa Jepang di Jepang, serta upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif . Tak lupa cash in back Rp.10 juta bagi murid Pandan College. Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.