TRIBUNNEWS.COM - Otoritas Taliban di Afghanistan membubarkan lima departemen utama dari bekas pemerintahan sebelumnya, termasuk salah satunya Komisi Hak Asasi Manusia (HAM).

Taliban menganggap kelima departemen ini tidak diperlukan dalam menghadapi krisis keuangan, kata seorang pejabat.

Dilansir The Guardian, Afghanistan menghadapi defisit anggaran 44bn Afghan ($501m) tahun keuangan ini, lapor otoritas Taliban dalam pengumuman anggaran nasional tahunan pertama sejak mengambil alih negara. 

"Karena departemen-departemen ini tidak dianggap perlu dan tidak dimasukkan dalam anggaran, mereka telah dibubarkan," kata Innamullah Samangani, wakil juru bicara pemerintah Taliban.

Baca juga: Berita Foto : Melihat Aturan Taliban Wajibkan Perempuan Afghanistan Pakai Burqa

Baca juga: Taliban Larang Pria dan Wanita Makan Bersama di Restoran Kota Herat, Termasuk Suami Istri

Juga dibubarkan adalah dewan tinggi untuk rekonsiliasi nasional (HCNR), dewan keamanan nasional yang pernah berkuasa tinggi, dan komisi untuk mengawasi pelaksanaan konstitusi Afghanistan.

HCNR terakhir dipimpin oleh mantan presiden Afghanistan Abdullah Abdullah.

Departemen ini bertugas merundingkan perdamaian antara pemerintah mantan Presiden Ashraf Ghani yang didukung AS dan Taliban saat itu.

Pada Agustus 2021, pasukan asing menarik diri setelah 20 tahun setelah menginvasi Afghanistan.

Hal itu disusul runtuhnya pemerintah yang didukung Barat dan pengambilalihan Taliban.

Samangani mengatakan, anggaran negara "berdasarkan fakta objektif" dan hanya ditujukan untuk departemen yang aktif dan produktif.

Dia menambahkan bahwa departemen yang kini dibubarkan dapat diaktifkan kembali di masa depan "jika diperlukan".

Setelah mengambil alih pada tahun 2021, Taliban meyakinkan dunia bahwa mereka akan lebih moderat.

Namun mereka belum mengizinkan anak perempuan yang lebih tua untuk kembali mengeyam pendidikan.

Terbaru, Taliban mewajibkan perempuan dan anak perempuan mengenakan burqa dan ditemani kerabat laki-laki di tempat umum.