TRIBUNNEWS.COM - Finlandia dan Swedia secara resmi mengajukan pendaftaran untuk keanggotaan NATO pada hari Rabu (18/5/2022), di tengah invasi Rusia yang masih berlangsung di Ukraina.

Parlemen Finlandia memberikan suara sangat mendukung tentang keanggotaan ini.

Sementara di Swedia, mayoritas legislator mendukung pendaftaran tersebut, termasuk dari Partai Sosial Demokrat yang berkuasa yang selama beberapa dekade menentang langkah tersebut.

Pertemuan para menteri luar negeri NATO di Berlin pada hari Minggu lalu menjanjikan proses yang cepat.

Namun, bagaimana sebenarnya proses suatu negara menjadi anggota NATO, dan berapa lama proses yang dibutuhkan untuk Finlandia dan Swedia untuk secara resmi bergabung?

Berikut ulasannya seperti yang dikutip dari Al Jazeera.

Baca juga: Finlandia dan Swedia Resmi Ajukan Proposal Gabung NATO, Presiden Turki Berusaha Menggagalkan

Baca juga: Fakta-fakta di Balik Sikap Turki Tolak Finlandia-Swedia Masuk NATO

Meskipun proses keanggotaan NATO tidak diformalkan, tahapannya dapat bervariasi.

Langkah pertama biasanya sudah ditentukan dan tidak bisa diubah, yaitu sebuah negara harus menyatakan minatnya dan secara resmi menyatakan keinginan untuk bergabung.

NATO kemudian akan melakukan diskusi dengan pihak yang bersangkutan.

Dalam hal ini, Swedia dan Finlandia kemudian harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam "Studi tentang Pembesaran" aliansi tahun 1995.

Kriteria yang harus dipenuhi tersebut yaitu negara yang mendaftar harus memiliki:

- Sistem politik demokrasi yang berfungsi berdasarkan ekonomi pasar;
- Perlakuan adil terhadap populasi minoritas;
- Komitmen untuk menyelesaikan konflik secara damai;
- Kemampuan dan kemauan untuk memberikan kontribusi militer untuk operasi NATO; dan
- Komitmen terhadap hubungan dan institusi sipil-militer yang demokratis.

Menurut Alexander Lanoszka, asisten profesor dalam hubungan internasional di Universitas Waterloo, Finlandia dan Swedia telah lama memenuhi persyaratan dasar untuk menjadi anggota NATO, paling tidak karena kekuatan institusi demokrasi mereka dan kontrol sipil yang kuat atas militer mereka.

"Dengan demikian, proses untuk bergabung harus lebih cepat dan dengan demikian lebih lancar daripada yang mungkin terjadi di negara-negara yang berada di bawah kekuasaan komunis selama Perang Dingin," ujarnya.