Ketua DPR Puan Maharani Dorong Resiliensi Bencana Berpusat pada Manusia
Mantan Menko PMK ini menekankan pentingan membangun resiliensi bencana yang berpusat pada manusia atau people centered.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, BALI – Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Forum Global Pengurangan Risiko Bencana atau 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (26/05/2022).
Dalam pidatonya di acara yang bertemakan "From Risk to Resilience : Towards Sustainable Development for All in a Covid-19 Transformed World" ini, Puan menyebut pandemi Covid-19 menjadi alarm akan pentingnya upaya dan kerja bersama dalam menghadapi masalah-masalah global.
Di hadapan peserta forum, Mantan Menko PMK ini menekankan pentingan membangun resiliensi bencana yang berpusat pada manusia atau people centered.
“Resiliensi bencana yang berpusat pada manusia dimulai dari membangun kesadaran dan komitmen untuk menjaga kelestarian dan daya dukung alam serta lingkungan hidup,” kata Puan.
Baca juga: Sejumlah Tokoh Hadir pada Hari Keempat GPDRR di Bali
Puan menambahkan upaya membangun kesadaran itu harus diikuti dengan kemauan bersama dalam membangun tata dunia ekosistem industri dan perekonomian yang ramah terhadap lingkungan hidup.
Dalam pertemuan tersebut, Puan juga memaparkan peran DPR dalam upaya penanganan bencana.
Ada kerja-kerja penguatan politik yang dilakukan parlemen untuk ambil bagian dalam memitigasi dan mengupayakan penangan bencana.
“Parlemen berada dalam posisi yang unik dalam penanganan bencana, yaitu sebagai katalis pembuatan kebijakan, menjembatani kepentingan berbagai pihak, dan mewakili konstituen,” kata Puan.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI memaparkan empat hal yang dilakukan parlemen sebagai langkah penguatan politik untuk penanganan bencana tersebut.
“Pertama, memperkuat kebijakan pembangunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup. Kedua, mendukung kebijakan manajemen bencana yang dapat melibatkan peran serta seluruh pihak mulai dari pemerintah, masyarakat umum, dan industri,” terang Puan.
Selain itu, DPR juga memberikan landasan hukum dalam mengelola pembangunan yang berwawasan lingkungan dan manajemen bencana.
Dan yang keempat adalah memberikan anggaran yang cukup dalam pengurangan risiko dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana.
Puan juga menyampaikan komitmen DPR bergerak bersama dengan parlemen negara-negara lain untuk memperkuat peran dalam pengurangan risiko bencana.
“Sekarang adalah saatnya untuk segera bertindak, tanpa menunda,” tutur Puan.
“ Saya yakin dan percaya bahwa konferensi ini akan mampu menghasilkan rumusan yang tepat, yang dapat diimplementasikan dalam memperkuat resilience dalam menghadapi bencana dan pembangunan berkelanjutan,” tutup Puan.