TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Pakistan menaikkan harga bahan bakar lokal mulai Jumat (27/5/2022) untuk memenuhi syarat utama yang ditetapkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF).

Upaya tersebut dilakukan pemerintah Pakistan untuk menghidupkan kembali program bailoutnya.

Dilansir Al Jazeera, Menteri Keuangan Miftah Ismail mengatakan dalam unggahan Twitter bahwa pemerintahan Perdana Menteri Shehbaz Sharif menaikkan biaya bensin dan solar masing-masing sebesar 30 rupee per liter.

Keputusan itu muncul sehari setelah kedua belah pihak mengakhiri pembicaraan selama seminggu tanpa mencapai kesepakatan untuk menghidupkan kembali pinjaman yang terhenti.

Baca juga: WN Pakistan Jadi Tersangka Pembunuh Janda Dua Anak di Tasikmalaya, Ini Hubungannya dengan Korban

Baca juga: Gelombang Panas: India Catat Rata-rata Suhu Tertinggi Sejak 122 Tahun, di Pakistan Capai 47 Derajat

Dimulainya kembali bailout akan memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan untuk menjaga ekonomi negara Asia Selatan tetap bertahan dan mencegah default.

Saham jatuh dalam sebulan terakhir

Saham telah jatuh dan rupee Pakistan turun 9 persen dalam sebulan terakhir, kinerja terburuk di antara negara-negara Asia, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg.

Obligasi dolar negara itu turun ke rekor terendah minggu lalu.

Program yang diumumkan pada 2019 ditangguhkan awal tahun ini setelah perdana menteri yang digulingkan Imran Khan mengurangi harga bahan bakar dan kemudian membekukannya selama empat bulan yang merugikan pemerintah sebesar $600 juta per bulan dalam bentuk subsidi.

Perdana Menteri Sharif menunda kenaikan harga tiga kali sejak berkuasa pada 11 April, menyebabkan kepanikan di pasar mengenai apakah pemerintah akan dapat melanjutkan program IMF.

Baca juga: Harga Bahan Pangan dan BBM Naik, Inflasi di Pakistan Melonjak, Terancam Default Untuk Kedua Kali

Baca juga: Forum Konsultasi Bilateral Indonesia-Pakistan Sepakati Draft Final MoU Joint Ministerial Committee

Urgensi tindakan kebijakan konkret

Bloomberg melaporkan, tim IMF menekankan urgensi "tindakan kebijakan konkret," termasuk dalam konteks penghapusan subsidi bahan bakar dan energi dan anggaran tahun fiskal 2023 untuk memenuhi tujuan program, kata IMF dalam sebuah pernyataan pada 25 Mei.

Keberhasilan dimulainya kembali program akan membuka sisa $3 miliar dari program pinjaman.

Pakistan juga telah meminta IMF untuk memperpanjang program pinjamannya selama satu tahun dan meningkatkan jumlah pinjaman sebesar $2 miliar lagi.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)