Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Resolusi untuk memperkuat sanksi terhadap Korea Utara akibat peluncuran rudal balistiknya ditolak Dewan keamanan PBB. Hal ini membuat Jepang kesal dan minta agar PBB direformasi.

"Saya sangat kecewa bahwa resolusi untuk memperkuat sanksi terhadap Korea Utara ditolak untuk pertama kalinya," ungkap Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Hirokazu Matsuno saat konferensi pers pasca-Kabinet, Jumat (27/5/2022).

Matsuno berharap Dewan Keamanan PBB akan memenuhi tanggung jawabnya untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Sejak 2006, Dewan Keamanan dengan suara bulat memperketat sanksi terhadap Korea Utara guna dapat menyusutkan sumber pendanaannya untuk pengembangan nuklir dan misilnya.

Baca juga: AS Kecewa, China dan Rusia Veto Sanksi Baru Dewan Keamanan PBB untuk Korea Utara

Kali ini ditolak karena anggota tetap China dan Rusia menggunakan hak veto mereka.

Kepala Sekretaris Kabinet Matsuno mengatakan tentang Dewan Keamanan PBB.

"Kita harus melakukan reformasi kepada PBB untuk mencerminkan realitas masyarakat internasional dan lebih efektif mengatasi tantangan yang berkembang dari masyarakat internasional," ujarnya.

"Kami akan terus bekerja sama dengan banyak negara dan mengambil kepemimpinan menuju terwujudnya reformasi. Dewan Keamanan PBB, termasuk upaya memasukkan Jepang sebagai anggota tetap Dewan Keamanan, dan penguatan fungsi PBB sebagai satu keutuhan nantinya," kata Matsuno.

Sementara itu beasiswa (ke Jepang), belajar gratis di sekolah bahasa Jepang di Jepang, serta upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif.

Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.