Sri Lanka Naikkan Tarif Pajak untuk Tingkatkan Pendapatan Pemerintah

Tayang: Rabu, 1 Juni 2022 07:34 WIB

Baca tanpa iklan

Penulis: Andari Wulan Nugrahani

Editor: Facundo Chrysnha Pradipha

Baca Selanjutnya: Rusia Bantah Isu Perceraian Asma al-Assad dengan Bashar al-Assad

✖

Sri Lanka Naikkan Tarif Pajak untuk Tingkatkan Pendapatan Pemerintah

AFP/ISHARA S. KODIKARA

Pengendara mengantre untuk membeli bahan bakar di stasiun bahan bakar perusahaan minyak Ceylon di Kolombo pada 15 Mei 2022. - Kekurangan makanan, bahan bakar dan obat-obatan, bersama dengan rekor inflasi dan pemadaman yang berkepanjangan, telah membawa kesulitan besar bagi 22 juta orang di negara itu. (Photo by Ishara S. KODIKARA / AFP)

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Sri Lanka mengumumkan kenaikan perpajakan untuk meningkatkan pendapatan di tengah krisis ekonomi negara itu.

Kolombo menaikkan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan perusahaan, serta memangkas keringanan yang diberikan kepada pembayar pajak individu.

Dilansir Al Jazeera, Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe, yang mulai menjabat bulan ini berencana untuk mengajukan anggaran sementara dalam beberapa minggu.

Pada Selasa (31/5/2022) dia mengatakan bahwa tindakan tersebut diperlukan karena keadaan keuangan pemerintah saat ini tidak berkelanjutan.

Pengendara mengantre untuk membeli bahan bakar di stasiun bahan bakar Ceylon Petroleum Corporation di Kolombo pada 2 Mei 2022. - Pemogokan oleh pemilik tanker bahan bakar selama akhir pekan memperbaharui antrean panjang di Sri Lanka untuk solar dan bensin pada 2 Mei karena pompa kering, peracikan krisis ekonomi dan energi negara kepulauan itu. (Photo by ISHARA S. KODIKARA / AFP) (AFP/ISHARA S. KODIKARA)

"Pelaksanaan rencana konsolidasi fiskal yang kuat sangat penting melalui peningkatan pendapatan serta langkah-langkah rasionalisasi pengeluaran pada tahun 2022," kata kantor Wickremesinghe dalam sebuah pernyataan.

Inflasi Sri Lanka hampir 40 persen

Inflasi Sri Lanka naik menjadi 39,1 persen di bulan Mei, kata kantor statistiknya – sebuah rekor tingkat, dibandingkan dengan tertinggi sebelumnya 29,8 persen yang tercatat di bulan April.

Berita Rekomendasi

Peningkatan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen dari 8 persen dengan efek langsung adalah salah satu kenaikan pajak utama yang diumumkan pada Selasa (31/5/2022), yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah sebesar 65 miliar rupee Sri Lanka ($180,56 juta).

Langkah-langkah lain, termasuk meningkatkan pajak penghasilan perusahaan menjadi 30 persen dari 24 persen mulai Oktober, akan menghasilkan tambahan 52 miliar rupee ($ 143,46 juta) untuk menteri keuangan.

"Pemotongan pajak atas pendapatan pekerjaan telah dibuat wajib dan pengecualian untuk wajib pajak individu telah dikurangi," kata pernyataan itu.

Orang-orang mengantri untuk membeli minyak tanah untuk keperluan rumah tangga di sebuah stasiun pasokan setelah pihak berwenang melonggarkan jam malam yang sedang berlangsung selama beberapa jam di Kolombo pada 12 Mei 2022. - Negara berpenduduk 22 juta orang itu berada dalam krisis ekonomi terburuk sejak kemerdekaan dengan kekurangan bahan bakar yang parah. makanan, bahan bakar dan obat-obatan dan pemadaman listrik yang lama.
(Photo by ISHARA S. KODIKARA / AFP) — Orang-orang mengantri untuk membeli minyak tanah untuk keperluan rumah tangga di sebuah stasiun pasokan setelah pihak berwenang melonggarkan jam malam yang sedang berlangsung selama beberapa jam di Kolombo pada 12 Mei 2022. - Negara berpenduduk 22 juta orang itu berada dalam krisis ekonomi terburuk sejak kemerdekaan dengan kekurangan bahan bakar yang parah. makanan, bahan bakar dan obat-obatan dan pemadaman listrik yang lama. (Photo by ISHARA S. KODIKARA / AFP) (AFP/ISHARA S. KODIKARA)

Krisis ekonomi terburuk sejak kemerdekaan Sri Lanka

Negara kepulauan berpenduduk 22 juta orang itu telah dihantam oleh krisis ekonomi terburuknya sejak kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948, dengan kekurangan mata uang asing yang parah sehingga menghambat impor kebutuhan pokok, termasuk makanan, bahan bakar dan obat-obatan.

Akar krisis terletak pada pemotongan pajak yang diberlakukan oleh Presiden Gotabaya Rajapaksa pada akhir 2019, yang terjadi beberapa bulan sebelum pandemi COVID-19 yang menghancurkan industri pariwisata yang menguntungkan negara itu dan menyebabkan penurunan pengiriman uang pekerja asing.

Pemotongan pajak menyebabkan kerugian pendapatan publik tahunan sekitar 800 miliar rupee ($ 2,2 miliar), kata kantor perdana menteri dalam pernyataannya.

Rezim pajak baru dan dampak COVID-19, bersama dengan langkah-langkah bantuan pandemi, melebarkan defisit anggaran secara signifikan menjadi 12,2 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2021 dari 9,6 persen dari PDB dua tahun sebelumnya.

Perdana Menteri baru Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mengunjungi sebuah kuil Buddha setelah upacara pengambilan sumpah di Kolombo pada 12 Mei 2022. Wickremesinghe dilantik sebagai perdana menteri Sri Lanka untuk keenam kalinya pada 12 Mei 2022 meskipun politisi veteran itu tidak pernah menyelesaikan masa jabatan penuh. (Ishara S. KODIKARA / AFP)

Dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Reuters bulan ini, Wickremesinghe mengatakan akan memotong pengeluaran "sampai ke tulang" dalam anggaran sementara yang akan datang dan mengalihkan dana ke dalam program bantuan dua tahun.

Kenaikan pajak ditujukan untuk mengembalikan pendapatan publik ke tingkat sebelum pandemi dan fokus pada konsolidasi fiskal karena negara tersebut mencari paket pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF), kata Lakshini Fernando, ahli ekonomi makro di perusahaan investasi Asia Securities.

"Kenaikan pajak jelas merupakan langkah awal yang sangat positif, terutama untuk pembicaraan IMF dan restrukturisasi utang," kata Fernando.

"Ini diperlukan untuk melanjutkan diskusi dan juga akan membantu pemerintah dalam pembicaraan dengan mitra bilateral dan multilateral untuk mendapatkan lebih banyak dana," kata Fernando.

Berita lain terkait dengan Krisis Sri Lanka

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)

Tags: